BALI TRIBUNE - Tantangan perekonomian Bali sepanjang  tahun 2018 hingga 2019 rupanya masih  di dominasi sektor pariwisata. Penyebabnya, konsep pengembangan pariwisata Bali yang belum merata, apalagi  adanya dominasi Selatan atas Utara, termasuk di dalamnya kemacetan, sampah, serta belum adanya konsep yang secara holistik dan terintegrasi dalam pengembangan pariwisata Bali. Kurangnya sinergitas pengusaha dan pemerintah pun bisa jadi penyebab. "Kalau hal ini masih terjadi, jangan dulu bicara soal "One Management Island". Pasalnya,  kunci utamanya ialah sinergitas antar komponen," tandas Kepala KPw BI Bali,  Causa Iman Karana di Denpasar, Selasa (13/2). Lantas ia juga menyikapi banyaknya pihak yang acapkali menyatakan Bali perlu One Management Island dalam pengelolaan pariwisata, namun sayangnya konsep dasar soal itu tidak pernah terungkap kepermukaan. "Perlu langkah konkret merealisasikannya," imbuhnya. Selain itu tantangan Bali kedepan yaitu meningkatnya transaksi online booking atau pemesanan jasa pariwisata melalui online yang berimbas akan tersainginya potensi ekonomi konvensional. "Berbagai persoalan yang kerap dihadapi perlu kiranya diatasi melalui sinergi dengan destinasi wisata lain di luar Bali, Bali sebagai Hub. Peningkatan akses berkunjung ke Bali, maksimalisasi fasilitas darat, laut dan udara. Serta peningkatan konektivitas antar destinasi wisata dengan dibangunnya jalan tol dn kereta api," ucap Causa seraya berujar Bali juga perlu memikirkan industri kecil yang mampu menopang sektor pariwisata. "Bagaimana kedepannya Bali tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata, untuk itu perlu industri dalam skala  Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) tantangan inflasi Bali  2017 - 2019 antaranya disebabkan adanya risiko kenaikan biaya tenaga kerja bangunan dan sewa rumah. Disebutkan, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja bangunan di tengah masih tingginya volume proyek kontruksi, berkembangnya industri hotel dan pariwisata mendorong peningkatan tenaga kerja daei luar Bali yang mendorong permintaan sewa rumah dan kontrak rumah. Adanya risiko penyesuain tarif yang dipicu potensi kenaikan harga BBM dan tarif listrik mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan kebijakan restrukturisasi subsidi energi (administered prices). Sedangkan dari sisi volatile food dikarenakan adanya risiko ketersediaan komoditas pangan strategis terutama jelang hari besar, dan anomali cuaca yang berpotensi menurunnya produksi komoditas holtikultura. "Kita memproyeksikan inflasi Bali di tahun 2018 3,5 persen plus 1 persen, pun di tahun 2019," katanya menjelaskan. Namun demikian BI dalam menghadapi tantangan tersebut juga menyiapkan faktor penahan inflasi dengan berkordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, menjaga ekspetasi masyarakat dan pergerakan harga komoditas global, serta penyesuaian tarif. Dari sisi pertumbuhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018, 6,00 persen (yoy) - 6,40 persen (yoy). Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini dipicu adanya sidang tahunan IMF - World Bank 2018 yang akan dihadiri sekitar 15 ribu peserta dari 189 negara. Pemilukada Provinsi Bali 2018. Pembangunan infrastruktur (termasuk dalam rangka IMF-WB) ditambah adanya optimisme pelaku usaha, membaiknya ekonomi negara mitra dagang utama ekspor, pengembangan pasar ekspor alternatif, peningkatan UMP, serta pencairan anggaran dana desa.