Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Biaya Operasional Petani Beras Organik Naik, Petani Manfaatkan KUR BRI

Bali Tribune / DIPASARKAN - beras organik dari Tabanan yang dipasarkan di Denpasar hingga Jakarta tidak mengalami penurunan permintaan ditengah kenaikan harga
balitribune.co.id | Denpasar - Biaya produksi beras organik saat ini mulai mengalami kenaikan. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga beras organik yang diproduksi kelompok tani di Kabupaten Tabanan. Petani pun memanfaatkan permodalan dari perbankan untuk membiayai kenaikan operasional dengan menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Seperti diakui Ni Wayan Sari Ningsih salah seorang penjual beras organik dari Desa Wongaya Betan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan saat ditemui di Pameran Pesta Rakyat Simpedes di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (24/9). 
 
Pihaknya mengatakan, sejak Agustus 2023 beras organik jenis beras merah, beras hitam, coklat dan beras putih mengalami kenaikan harga hingga 20 persen. Kenaikan harga ditengarai melonjaknya ongkos operasional yang terjadi sejak pertengahan tahun ini. Sebelumnya, harga beras putih premium organik yang diproduksi Kelompok Tani Somya Pertiwi dijual Rp 15 ribu hingga Rp 17 ribu/kilogram. Sejak Agustus 2023, mengalami kenaikan harga menjadi Rp 20 ribu/kilogram. 
 
"Untuk beras merah, beras hitam dan beras coklat organik awalnya dijual Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu, sekarang dijual Rp 25 ribu per kilogramnya setelah mengalami kenaikan harga hingga 20 persen sejak Agustus kemarin, dikarenakan biaya operasional yamg meningkat dan harga bahan baku naik," ungkapnya. 
 
Kendati mengalami kenaikan harga, ia mengaku belum terjadi penurunan permintaan. Pasalnya, masyarakat Bali sudah mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan dengan mengonsumsi beras organik. "Permintaan pasar masih tetap, belum menunjukkan penurunan. Dengan adanya pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari BRI ini dapat mengenalkan produk organik kelompok tani kami," ujar Wayan Sari. 
 
Kata dia, untuk meningkatkan produksi beras organik sehingga bisa memenuhi permintaan pasar, pihaknya mengajukan pinjaman KUR di BRI Unit Penebel sebesar Rp 50 juta. "Saya sudah rutin bayar cicilan per bulannya," cetusnya. 
 
Permintaan beras organik ini sudah mencapai luar Bali. "Pengiriman ke luar Bali terutama Jakarta sekali pengiriman mencapai 1 ton saja. Untuk per hektare kita bisa menghasilkan 6 sampai 7 ton gabah. Untuk menjadi beras hampir 50 persennya. Kami bertani beras organik sudah mulai dari tahun 2009," beber Wayan Sari. 
wartawan
YUE
Category

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Gerindra DPRD Badung Sebut PAD Masih Berpotensi Naik

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.