Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bidang PTT Terima SK CPNS Diminta Pahami Kondisi Warga

Bali Tribune/Enam bidan PTT menerima SK CPNS Senin (13/5).

balitribune.co.id | Negara - Setelah mengabdi selama belasan tahun, enam orang tenaga kesehatan di Jembrana akhirnya resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Surat Keputusan (SK) Bupati Jembrana tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Jembrana dari program pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2019 diserahkan langsung oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha kepada 6 bidan PTT di Ruang VIP Kantor Bupati Jembrana Senin (13/5).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana,  I Made Budiasa mengatakan sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018, menjadi dasar PTT CPNS Kemenkes yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2016 dan berusia setinggi-tingginya 40 tahun dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah. “Keenam bidan tersebut rata – rata telah mengabdi selama 14 tahunan sebagai bidan PTT kementerian kesehatan selama ini mengabdi didesa. Mereka  akan ditempatkan di masing – masing desa di Jembrana. Ini sekaligus menjadi kuota bidan PTT  terakhir sebagai CPNS” ungkap Budiasa.

Sementara, Bupati Jembrana, I Putu Artha didampingi Sekdis Kesehatan, dr Putu Suekantara  usai penyerahan SK CPNS kepada 6 bidan tersebut mengatakan bahwa pengangkatan CPNS ini merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada para bidan yang selama ini telah mengabdikan diri  sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan. “Saya harap setelah diserahkannya SK CPNS, para bidan bisa bekerja lebih baik, tanggap dan semkain makin peka akan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan” ujar Bupati Artha.Pihaknya juga mengintruksikan CPNS baru ini untuk rutin turun memonitor kondisi kesehatan dilingkungan kerja masing-masing. 

“Bidan ini harus paham kondisi warga dibawah, lakukan pendataan dengan baik agar tahu kebutuhan mereka. Utamanya bila ada warga miskin dengan  sakit kronis menahun. Lakukan monitoring dan Perhatikan keperluan mereka. Misalnya  ada warga miskin perlu kursi roda,  bisa dilaporkan kedinas. Termasuk jangan segan-segan masing-masing Poskesdes untuk menjemput langsung memberikan penanganan dan rujukan”ujar Artha. Diharapkannya para bidan aktif membagikan keahliannya, seperti melalui pengajian atau pertemuan ibu-ibu dibanjaruntuj mensosialisasikan kesehatan ibu dan anak. “ pendekatan preventif  itu juga salah satu cara menurunkan angka kematian ibu dan anak,” tandas Bupati Artha. pam/ksm.uni

 

 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.