Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bikin Was-was, Sejumlah Sapi Tanpa Eartag Diperdagangkan di Pasar Hewan Beringkit

Bali Tribune / SAPI - Sejumlah sapi yang diperjualbelikan di Pasar Hewan Beringkit

balitribune.co.id | MangupuraSejumlah sapi yang diperjualbelikan di Pasar Hewan Beringkit ternyata tidak berisi eartag. Padahal, eartag sangat penting sebagai tanda bukti kalau sapi-sapi itu sudah disuntik vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Banyaknya sapi tanpa eartag yang diperdagangkan di pasar hewan terbesar di Bali itu tentu saja membuat kekhawatiran sejumlah pihak terutama pembeli. Mereka khawatir sapi-sapi yang dijual tanpa barcode tersebut terjangkit PMK karena belum divaksin.

Kabid Kesehatan Hewan (Keswan) Dinas Pertanian dan Pangan Badung, I Gede Asrama yang dikonfirmasi Senin (24/6), tak menyangkal masih ada sapi yang belum terpasang eartag. Namun pihaknya memastikan sapi tersebut sudah divaksin.

"Kenapa ada sapi belum dipasang eartag? Karena dulu eartag belakangan keluar, sementara kita lebih dulu menggencarkan vaksin. Jadi ada sapi yang sudah tervaksin belum isi eartag" ujarnya.

Selain itu jumlah eartag yang diberikan oleh pemerintah pusat juga tidak sebanding dengan jumlah hewan yang sudah di vaksin. 

"Ini yang membuat ada yang berisi eartag dan ada yang tidak," kata Gede Asrama.

Untuk membuktikan bahwa sapi itu sudah divaksin pihaknya sudah memberikan surat keterangan vaksin sebagai pengganti eartag.

"Kami juga ada kendala saat masang eartag, karena susah. Dengan waktu 5 menit kita bisa memvaksin 10 sapi, tapi kalau pemasangan eartag cuma bisa 3 sapi," jelasnya sembari menyebut saat PMK mewabah, proses vaksinasi dilakukan pada bulan Juni 2023 namun eartag baru datang pada bulan Oktober 2023. 

"Sesuai input data, sapi yang sudah di vaksin pasti ada datanya, bahkan pemilik juga diberikan surat vaksinasi," imbuhnya. 

wartawan
ANA
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.