Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKKBN Gelar Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan

Seminar analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10).

BALI TRIBUNE - Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis dampak kependudukan, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan seminar hasil analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pertambahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktir, antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.  Provinsi Bali sendiri, dengan jumlah penduduk  saat ini sekitar 4,2 juta orang mempunyai TFR (Total Fertility Rate) yang rendah, yaitu 2,1 anak per wanita usia subur (SDKI 2017). Di mana angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun Laju pertumbuhan penduduk di Bali cukup tinggi. “Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali ini tidak hanya disebabkan oleh Angka kelahiran yang tinggi, tetapi adanya migrasi masuk yang sangat tinggi. Hal ini wajar, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang banyak didatangi oleh para pencari kerja” Ujarnya. Tingginya Jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. “akan menjadi positif jika penduduk yang besar mempunya kualitas yang bagus, sehingga kan menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan di berbagai sektor” tambah Sentana. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidu Provinsi Bali, Drs. I Made Teja menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan dampak yang negative bagi lingkungan, salah satunya adalah tentangn pengelolaan sampah. “Penduduk yang besar, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga menjadi besar. Hal ini kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan, seperti wilayah kumuh, banjir dan juga menjadi sumber penyakit. Sehingga pengendalian jumlah penduduk dengan pengaturan kelahiran merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN” Ujarnya. Sementara Ketua Koalisi Kependudukan Daerah Bali, Prof. Dr. Ketut Sudibia, S.E., M.M. menyoroti maslah mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Hal ini harus ditanggulangi secara bersama-sama untuk menghindari terjadinya dampak negatif di bidang kependudukan.

wartawan
Release
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.