Diposting : 26 October 2018 16:56
Release - Bali Tribune
BALI TRIBUNE - Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis dampak kependudukan, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan seminar hasil analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pertambahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktir, antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.
Provinsi Bali sendiri, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 4,2 juta orang mempunyai TFR (Total Fertility Rate) yang rendah, yaitu 2,1 anak per wanita usia subur (SDKI 2017). Di mana angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun Laju pertumbuhan penduduk di Bali cukup tinggi.
“Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali ini tidak hanya disebabkan oleh Angka kelahiran yang tinggi, tetapi adanya migrasi masuk yang sangat tinggi. Hal ini wajar, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang banyak didatangi oleh para pencari kerja” Ujarnya.
Tingginya Jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. “akan menjadi positif jika penduduk yang besar mempunya kualitas yang bagus, sehingga kan menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan di berbagai sektor” tambah Sentana.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidu Provinsi Bali, Drs. I Made Teja menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan dampak yang negative bagi lingkungan, salah satunya adalah tentangn pengelolaan sampah.
“Penduduk yang besar, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga menjadi besar. Hal ini kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan, seperti wilayah kumuh, banjir dan juga menjadi sumber penyakit. Sehingga pengendalian jumlah penduduk dengan pengaturan kelahiran merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN” Ujarnya.
Sementara Ketua Koalisi Kependudukan Daerah Bali, Prof. Dr. Ketut Sudibia, S.E., M.M. menyoroti maslah mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Hal ini harus ditanggulangi secara bersama-sama untuk menghindari terjadinya dampak negatif di bidang kependudukan.
