Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

2025 Harapan Baru Pariwisata, Bali Berpotensi Mempertahankan Posisi Destinasi Unggulan

Bali Tribune / WISATA - Turis mancanegara saat mengunjungi salah satu daya tarik wisata di Bali

balitribune.co.id | DenpasarMenurut Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali atau Bali Tourism Board (BTB), tahun 2024 menjadi simbol kebangkitan pariwisata Bali pasca-pandemi Covid-19 dengan total kunjungan 6.373.617 wisatawan mancanegara (wisman). Jumlah ini melampaui angka sebelum pandemi pada 2019 yang tercatat 6.275.210 kunjungan wisman. Sementara itu, wisatawan domestik (wisnus) mencapai 9.609.841 kunjungan, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 9.877.911 wisnus dan 10.545.039 wisnus di 2019.

Ketua GIPI Bali/BTB, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan, tahun 2025 merupakan harapan baru pariwisata. Namun tantangan tetap ada, terutama fluktuasi ekonomi global yang memengaruhi daya beli wisatawan internasional. Memasuki 2025, Bali menargetkan angka kunjungan 6,5 juta wisman dengan fokus pada wisatawan berkualitas. Yakni yang menghormati budaya lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali.

"Strategi utama yang perlu diadopsi adalah diversifikasi destinasi wisata, promosi pengalaman autentik berbasis komunitas, dan pengembangan infrastruktur pariwisata berkelanjutan. Pemerintah juga dapat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas global untuk meningkatkan layanan dan kemudahan akses bagi wisatawan," jelasnya beberapa waktu lalu di Denpasar.

Kata dia, dengan tren pariwisata global yang menekankan keberlanjutan dan personalisasi, Bali memiliki potensi besar untuk mempertahankan posisinya sebagai destinasi unggulan dunia. "Menghadirkan pengalaman yang berkesan dan bertanggung jawab bagi wisatawan akan menjadi fondasi penting agar pariwisata Bali tidak hanya pulih, tetapi semakin kuat dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun mengatakan, selain target jumlah kunjungan, Pemerintah Provinsi Bali berupaya meningkatkan lama tinggal wisatawan di Bali. Pasalnya, dengan semakin panjang masa tinggal wisatawan di Pulau Dewata, maka akan berdampak pada jumlah uang yang dikeluarkan wisatawan. "Bagaimana length of stay-nya (lama tinggal wisatawan) bisa panjang. Sehingga spend money-nya bisa lebih banyak, yang respek terhadap budaya lokal Bali terhadap regulasi yang ada di Bali," katanya.

wartawan
YUE

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.