Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKKBN Tingkatkan Pelayanan KB di Daerah Terpencil

Bali Tribune/ BKKBN) Provinsi Bali menggelar kegiatan Pertemuan Pemantapan Tim Pelayanan KB Bergerak tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Rabu (13/2).

Bali Tribune, Denpasar - Dalam upaya meningkatkan kulitas pelayanan KB bergerak, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar kegiatan Pertemuan Pemantapan Tim Pelayanan KB Bergerak tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Rabu (13/2). BKKBN terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya pelayanan “KB bergerak” melalui pemanfaatan Mobil Unit Pelayanan di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).  “Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ungkap kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana. Dia memaparkan, saat ini berdasarkan SDKI 2017 jumlah pasangan usia subur yang tidak terlayani KB (Unmetneed) meningkat menjadi 10,7 persen dibandingkan dengan tahun 2012 (9,8 persen). Hal ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pengelola program KKBPK untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. “Untuk itu, kami imbau kepada OPD KB Kabupaten/Kota untuk melakukan pemetaan terkait dengan wilayah-wilayah yang unmet need-nya tinggi, supaya pelayanan bisa difokuskan ke wilayah tersebut,” ujarnya. Catur Sentana menekankan untuk melakukan pelayanan “KB bergerak” jauh dari lokasi fasilitas kesehatan. Sementara Ketua Perhimpunan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) Daerah Bali, dr I Made Darmayasa, Sp.OG (K) yang menjadi narasumber mengatakan bahwa daerah terpencil di provinsi Bali memang sudah tidak ada, tetapi masyarakat terpencil masih banyak. “Ini artinya masih banyak masyarakat Bali yang belum mendapatkan akses informasi terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya KB. Jadi melalui pelayanan KB bergerak ini kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” harapnya.

wartawan
redaksi
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.