Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BNN Tes Urine Anggota Dewan Kota, Sayangnya, Cuma 28 dari 45 Anggota yang Datang

Bali Tribune/ TES URINE- Para anggota DPRD Kota Denpasar menyerahkan urine kepada petugas BNN saat tes urine di kantor DPRD Kota Denpasar, Rabu (15/1).
balitribune.co.id | Denpasar - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar melakukan tes urine terhadap para anggota DPRD Kota Denpasar, Rabu (15/1) di kantor DPRD setempat. Namun sayang dari total 45 anggota DPRD Denpasar, baru 28 anggota dewan yang datang untuk melakukan tes urine.
 
Pantauan wartawan, dalam tes urine ini anggota Dewan Denpasar nampak antusias. Satu per satu wakil rakyat ini mengisi formulir yang disiapkan petugas BNN untuk selanjutnya menyerahkan sampel urinenya untuk dites apakah ada mengandung unsur obat-obatan terlarang. 
 
"Pada awal tahun 2020 ini kami sengaja menyasar para wakil rakyat untuk dites urine untuk memberi panutan kepada rakyat agar menjauhi narkoba," ungkap ketua BNN Kota Denpasar, AKBP Hagnyono, SH, MH.
 
Dikatakan, tes urine yang dilakukan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengetahui apakah para wakil rakyat ada yang mengonsumsi obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya. Dengan deteksi dini akan bisa ditentukan langkah selanjutnya manakala ada anggota Dewan yang memakai narkoba. 
 
"Misalnya  ada yang positif pemakai, nanti bisa kita anjurkan untuk melakukan rehabilitasi sesuai tingkat ketergantungannya," ucap Hagnyono.
 
Selain itu, disasarnya wakil rakyat untuk dites urine karena wakil rakyat harus memberi contoh kepada rakyat agar tidak mengonsumsi narkoba. Mengingat narkoba dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun  keberlangsungan keluarga maupun negara. "Generasi Penerus bangsa ini harus terbebas dari ancaman bahaya narkoba," jelasnya.
 
Salah seorang wakil rakyat, AA. Ngurah Gede Widiada mengaku sangat mendukung tes urine terhadap para wakil rakyat. 
 
"Bila perlu tes urine seperti ini dilakukan secara rutin tidak saja kepada anggota Dewan tetapi juga para pejabat lainnya. Kita harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat umtuk tidak menggunakan atau mengonsumsi narkoba," terang ketua Fraksi NasDem PSI ini. 
 
Sementara  Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Wayan Mariyana Wandira setelah melaksanakan tes urine menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Denpasar ini. Yang mana DPRD kota Denpasar berkomitmen dalam pencegahan dan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan tes urine ini merupakan salah satu cara pencegahan dari diri sendiri.
 
“Sebagai wakil rakyat kita harus bisa memberikan contoh yang baik, kita saja bisa masa masyarakat tidak. Dan saya harapkan kepada BNN untuk tidak ragu mengumumkan hasil yang sesungguhnya agar kita tau semua dan terbuka. Jika memang ada hasil yang tidak sesuai, ya harus dikatakan kepada masyarakat”, pungkasnya.
 
Dengan artian semua harus transparansi, misalnya jika memang ada yang mengkomsumsi obat karena memang sakit dan saat di tes urine ditemukan kandungan yang mirip maka harus ada kelengkapan bukti dari dokter dan obat apa yang dikonsumsi dan itu juga BNN harus bisa menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman serta kejelasan.
 
“Ya saya harapkan selanjutnya tidak hanya anggota DPRD saja yang di tes urine melainkan juga para staf keseluruhan di lingkungan DPRD Kota Denpasar termasuk sopir maupun security agar semua terbebas dari obat-obatan terlarang. Dan untuk anggota-anggota yang belum bisa hadir agar bisa dilaksanakan tes kembali oleh BNN supaya tidak ada kesan menghindar,padahal memang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang memang penting”, ujarnya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.