Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPD Sosialisasikan Transaksi Non Tunai Dan Integrasi Akuntansi Pemerintah Daerah

BPD
I Made Sudja bersama petinggi BPD Bali saat memberikan sosialisasi di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar, Senin (21/8).

BALI TRIBUNE - Untuk mendukungGerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diwacanakan oleh pemerintah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggelar sosialisasi pada para stakeholder pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang ada di Bali.

Sosialisasi yang mengambil tema “Kesiapan Bank BPD Dalam Transaksi Non Tunai dan Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah” menurut Direktur Utama BPD Bali, Made Sudja, dianggap penting terkait seluruh pembayaran atau aktivitas transaksi di pemerintahan sejalan dengan gerakan non tunai. “Dalam kesempatan ini kami menginformasikan sekaligus mensosialisasikan kesiapan BPD dalam penyaluran, pembayaran, ataupun transaksi yang bersifat non tunai pada para stakeholder pemerintahan yang ada di Bali,” kata Sudja di sela kegiatan sosialisasi yang digelar Senin (21/8).

Apa yang disampaikan Sudja bukan tanpa alasan, pasalnya merujuk aturan dari Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mewajibkan seluruh instansi pemerintahan daerah di Indonesia melaksanakan pembayaran ataupun pengeluaran secara non tunai. “Edaran Kemendagri memiliki tenggat waktu, yang akan diberlakukan mulai Januari 2018,” tukasnya.

Atas dasar itulah kemudian BPD Bali sebagai bank daerah yang telah memiliki aplikasi aplikasi transaksi yang bisa diakses langsung, secara aktif turut mensosialisasikan program pemerintah tersebut. “Sebenarnya layanan layanan non tunai telah diberlakukan untuk pembayaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Provinsi Bali. Nah sekarang tinggal untuk pengeluaran pengeluaran yang kecil kita akan bicarakan,” ujarnya.

Sudja berharap seluruh SKPD yang ada di Provinsi Bali bisa menggunakan seluruh aplikasi transaksi perbankan yang ada di BPD. Menurutnya,Sumber Daya Manusia di BPD sudah mumpuni dalam aplikasi teknologi. “Kecuali kalau di daerah tertentu bisa terkendala jaringan terutama penggunaan ATM. Tapi itu kan datangnya dari luar sistem yang ada di BPD,” sebutnya. Dikatakannya, hal itu bukanlah hambatan, karenamasih bisa menggunakan di ATM berlogo ATM Bersama.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Jerit Bumi yang Mulai Putus Asa

balitribune.co.id | Dalam sunyi malam tanah Sumatra Utara diselimuti jerit pilu, seorang ibu sedang  mencari anaknya di antara reruntuhan, “Kami mohon perlindungan-Mu. Peluklah jiwa-jiwa yang pergi dengan kasih-Mu. Sembuhkanlah luka fisik dan batin mereka yang tertinggal. Berilah kekuatan pada setiap hati yang hancur agar tetap tegak dalam kesusahan”.  

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Badung Hadiri Paruman Madya MDA Kabupaten Badung

balitribune.co.id | Mangupura  - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri Paruman Madya Majelis Desa Adat (MDA) Bali tingkat Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Wantilan Desa Adat Padang Luwih, pada Senin (8/12).

Kehadiran Ketua DPRD Badung ini menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan peran Desa Adat dalam menjaga adat, tradisi, budaya, serta kearifan lokal di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Unik, Akomodasi Wisata di Ubud Tawarkan Paket Lamaran Menikah

balitribune.co.id | Ubud - Selain menjadi tempat melangsungkan pernikahan atau mengikat janji suci bersama pasangan, di destinasi wisata Ubud Kabupaten Gianyar terdapat akomodasi wisata yang menawarkan paket lamaran menikah. Paket ini cukup menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Dewata untuk melamar sang kekasih hati.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Badung Gelar Sidak, Periksa Perizinan Usaha di Kuta dan Kuta Selatan

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Badung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi usaha di Kuta Selatan dan Kuta, Badung, Senin (8/12). Sidak ini dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dan melibatkan berbagai unsur terkait, seperti DPMPTSP, Satpol-PP, dan Dinas Pariwisata. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan tertib administrasi perizinan usaha di wilayah Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.