Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPJS Kesehatan Hentikan Pelayanan di RSU Family Usada, Ada Apa?

Bali Tribune / Suasana di RSU Family Husada

balitribune.co.id | GianyarTerhitung 31 Desember 2022, Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Klungkung dengan RSU Famili Husada Gianyar sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. Ini artinya mulai tahun 2023 RS Family Husada tidak lagi menjadi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). 

Dari informasi yang dihimpun Bali Tribune, Selasa (20/12), perjanjian ini tidak diperpanjang menyusul adanya sejumlah temuan terkait klaim pelayanan. Bahkan pihak BPJS sempat melakukan pemeriksaan perbandingan  ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Namun hingga kini pihak BPJS Kesehatan cabang Klungkung  yang mewilayahi Bali Timur enggan memberikan keterangan secara detail.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra pun angkat bicara. Karena jika BPJS Kesehatan memutus kerjasama, umumnya pasti ada pelanggaran fatal yang dilakukan RS tersebut. "Silahkan detailnya ditanya ke BPJS Kesehatan," lemparnya.

Namun, Bupati menegaskan bahwa pemutusan perjanjian itu tidak akan menghambat pelayanan kesehatan khusus di program JKN. Karena di Gianyar memiliki  7 Rumah Sakit,  termasuk Rumah Sakit Payangan yang siap melayani masyarakat. "Ada 470 ribu masyarakat yang memiliki JKN di Gianyar dan jika tidak memiliki BPJS Kesehatan masyarakat Gianyar juga  tetap dilayani dengan Bantuan Kesehatan (BK) Gianyar," tegasnya.

Sementara pihak BPJS Kesehatan menegaskan jika pihaknya hanya tidak memperpanjang perjanjian dan bukan memutuskan  perjanjian. Terlebih perjanjian itu berlaku setahun sekali.

Kepala BPJS Kesehatan Bali Timur, Elly Widiani menyebutkan, ada beberapa perbaikan dan komitmen yang harus penuhi oleh RS tersebut. "Hasil evaluasi kita ada beberapa perbaikan dan komitmen yang harus dilakukan RS untuk memastikan pelaksanaan program JKN bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSU Famili Husada, dr. I Made Koen Verawan, membenarkan kondisi tersebut. Ia beralasan penghentian kerjasama tersebut karena ada sejumlah kekurangan pada rumah sakit yang dipimpinnya. Namun ia enggan menyampaikan secara detail terkait kekurangan tersebut. "Cukup banyak sih, kita diberikan waktu selama setahun ini, mulai 2023 untuk perbaikan," terangnya.

Sementara pengawas RSU Family Husada, I Gede Wisnu Wijaya menegaskan jika pemutusan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu sifatnya bukan permanen. Sementara tidak diperpanjang karena menunggu perbaikan administrasin serta melengkapi fasiltas rumah sakit. Mengenai adanya sejumlah temuan, ditegaskan hanya bersifat administrasi. "Walaupun ada temuan, misalnya kelebihan klaim tentunya akan kita kembalikan. "Kan sudah ada verifikator yang memeriksanya. Jadi, jika setelah pembayaran baru ditemukan  kelebihan klaim, kita kembalikan," ungkap Wisnu yang sebelum lalu pensiun sebagai Sekda Gianyar.

Sementara itu, peserta JKN menerima selembaran surat terkait pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan Family Husada. BPJS Kesehatan Cabang Klungkung menegaskan jika kerjasama dengan RSU Famili Husada Gianyar  tidak diperpanjang untuk periode tahun 2023. Sehingga di tahun 2023 BPJS Kesehatan hanya bekerjasam dengan RSUD Sanjiwani, RSUD Payangan, RSU Ari Canti, RSU Premagana, RSU Kasih Ibu Saba dan RSU Ganesha.

Bagi Peserta JKN yang belum/sudah memiliki riwayat pelayanan kesehatan JKN di RSU Famili Husada, selanjutnya diarahkan mengakses layanan JKN di Tahun 2023 pada rumah sakit rujukan lainnya sesuai dengan mekanisme sistem rujukan yang berlaku.

wartawan
ATA
Category

Bupati Adi Arnawa Terima Entry Meeting BPK Perwakilan Bali, Harapkan Mampu Tingkatkan SDM Dalam Optimalisasi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung IB Surya Suamba menerima entry meeting Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (21/10).

Baca Selengkapnya icon click

Ratusan Guru Kontrak di Badung Belum Gajian 2 Bulan, Ini Kata Kadisdikpora

balitribune.co.id | Mangupura - Ratusan guru kontrak atau honorer SD dan SMP di Kabupaten Badung mulai resah. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak mereka sampai saat ini belum terbit. Ironisnya lagi, guru-guru ini juga sudah dua bulan tak menerima gaji. Pun begitu, mereka masih tetap mengajar seperti biasa. Para guru ini adalah tenaga pengajar yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi guru PPPK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah di Pulau Serangan, PT BTID Kembali Kalah di Kasasi

balitribune.co.id | Denpasar - Masih ingat kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang warga asli Pulau Serangan yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan terkait sengketa tanah di Pulau Serangan? Putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 16 Oktober 2025 berdasarkan info di website menyatakan “DITOLAK I, II, dan III”. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hilangkan Predikat ‘Pasar Hantu’ Kontrak Pasar Seni Manggis Diperpanjang Hingga Tahun 2040

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem mengambil langkah strategis untuk menghidupkan kembali aset daerah yang bertahun-tahun meredup. Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, pada Kamis (16/10), secara resmi menandatangani Adendum Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pembangunan dan pengelolaan Pasar Seni Manggis di Kantor Perbekel Manggis.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.