BALI TRIBUNE - Hingga saat ini ditengarai masih ada banyak Villa tak berizin dan usaha Spa/panti pijat yang belum mengantongi izin sehingga belum bisa dipungut pajaknya oleh Pemkab Karangasem.
Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Gusti Agung Dwi Putra, Kamis (20/7), menyebutkan dari data yang dimiliki pihaknya pada tahun lalu ada ratusan villa yang tak berizin yang beroperasi tanpa dipungut pajak. Namun sejak adanyanya revisi Perda Nomor 16 Tahun 2016, villa-villa yang ada di Karangasem sudah bisa kenakan pajak. Jika mengacu pada Perda itu, pajak usaha Villa dimasukkan dalam pajak hotel kelas melati.
Namun juga ada beberapa kriteria seperti jumlah kamar dan jenis usaha lainnya yang ada di Villa tersebut. Terkait villa dan menjamurnya usaha Spa/Panti Pijat di Karangasem, pihaknya dalam waktu dekat ini mengaku akan melakukan rapat kerja dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (dulunya Dispenda, red). “Kita akan rapat kerja dulu dengan pihak BPKAD untuk meminta data pasti jumlah villa dan usaha Spa di Karangasem, baru kita akan turun sidak melakukan kroscek kelapangan,” tuturnya.
Untuk usaha Spa/Panti Pijat yang mulai menjamur di Karangasem, pihaknya mendorong BPKAD untuk mengoptimalkan pungutan pajaknya, termasuk mendata usaha Spa/Panti Pijat baru apakah sudah mengantongi izin atau tidak.
Kepala BPKAD, I Nengah Mindra, kepada koran ini menyebutkan pasca revisi Perda 16 Tahun 2016 tersebut, untuk usaha Spa/Panti Pijat diakuinya sudah dipungut pajaknya. “Itu (usaha Spa/Pannti Pijat,red) masuk dalam pajak hiburan dan sudah kita pungut pajaknya,” kata Mindra.
Dari data yang dimilikinya tercatat ada sebanyak 15 Wajib Pajak (WP) dari usaha Spa/Panti Pijat di Karangasem yang sudah dipungut pajaknya. Ke 15 usaha Spa/Panti Pijat itu bukan mamsuk dalam fasilitas hotel alias ada di pinggir jalan, tersebar di Kecamatan Manggis, Abang dan Karangasem. Sedangkan sisanya merupakan fasilitas hotel karena berada dalam hotel itu sendiri.
