Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bule Australia Diduga Serobot Vila

utang
Pagar tembok yang diduga dibangun oleh warga negara Australia, Mark Colin dan istrinya Nur Amanah.

BALI TRIBUNE - Seorang bule asal Australia, Mark Colin Campbell (67) bersama istrinya Nur Amanah alias Siska Campbell (47) diduga melakukan penyerobotan Villa Selaras di Jalan Kesari III No. 3 B Sanur, Denpasar Selatan (Densel). Sebab, mereka melakukan pemagaran vila itu dengan pagar tembok tanpa seizin pemilik vila. Akibatnya, akses untuk masuk ke vila tersebut tertutup total.  Pemilik vila, Yanmar kepada wartawan di Denpasar siang kemarin menceriterakan, vila tersebut memang sebelumnya adalah milik Mark Colin bersama istrinya Nur Amanah. Namun, Mark Colin bersama Nur Amanah pernah meminjam uang di Yanmar senilai Rp5 miliar dengan jaminan vila tersebut. Seiring perjalanan waktu, Mark Colin bersama Nur Amanah hanya mampu membayar utang mereka sebesar Rp2 miliar. "Karena tiga miliar rupiah tidak bisa dibayarkan, sehingga vila itu sebagai jaminannya dipindahkan hak sewanya ke saya. Dan pemindahan hak sewa itu dilakukan di notaris Elisabeth Sri Widiasih, SH pada tanggal 20 Oktober 2015," ungkapnya. Dijelaskan Yanmar, pemindahan hak sewa vila itu juga berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi  (PT) Bali. Sebab, kasus tersebut sempat bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar namun dimenangkan oleh pihak Mark Colin bersama Nur Amanah. Yanmar kemudian melakukan banding dan tingkat Pengadilan Tinggi Bali menganulir putusan PN Denpasar. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bali memutuskan Villa Selaras pindah sewa kepada Yanmar, Mark Colin dan Nur Amanah harus meminta maaf kepada Yanmar, sepakat untuk berdamai dan Mark Colin bersama istrinya tidak boleh melalukan gugatan apapun lagi. "Karena ada putusan itu dan mereka juga sudah mau berdamai serta meminta maaf, sehingga kami sama-sama ke notaris Elisabeth Sri Widiasih, SH untuk membuat perjanjian untuk pemindahan hak sewa kepada saya. Jadi, dia sudah tidak ada hak atau punya urusan lagi dengan vila itu," terangnya.  Menariknya, pada awal bulan Februari lalu, Mark Colin dan Nur Amanah menyewah tukang untuk memagari vila tersebut dengan pagar tembok yang mengakibatkan akses masuk ke vila tertutup total lantaran pagar tembok itu menutup pintu vila. Yanmar sendiri telah melayangkan surat kepada Mark Colin dan Nur Amanah, mempertanyakan perihal pembuatan pagar tembok tersebut namun tidak dijawab. Sehingga ia melaporkan kejadian itu ke Mapolda Bali, Sat Pol PP Kota Denpasar dan Sat Pol PP provinsi Bali. Untuk laporannya di Polda Bali dilimpahkan ke Polresta Denpasar dan masih dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) dengan nomor reg; Dumas/155/II/2018/BALI/SPKT, tanggal 20 Februari 2018. "Kalau di polisi, Polresta yang tangani tetapi sampai sekarang statusnya masih Dumas. Sedangkan di Satpol PP provinsi Bali, saya sempat dipanggil dan dijelaskan bahwa pagar tembok itu seharusnya dibongkar tetapi wilayahnya Satpol PP Kota Denpasar. Sementara di Satpol PP Kota Denpasar, saya dipertanyakan masalah utang piutang itu. Satpol PP kok urusin masalah utang piutangnya orang. Padahal masalah utang piutang itu sudah ada putusan pengadilan," ujarnya.  Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo mengatakan, semua laporan masyarakat pasti akan ditangani dan diproses secra hukum yang berlaku. "Kalau masalah ini, saya belum tau dan akan saya cek dulu," katanya. Sementara Nur Amanah yang dikonfirmasi wartawan via whatssap mengatakan, ia membangun apapun di tanah miliknya adalah haknya. "Saya mau bangun apapun di tanah saya, itu hak saya kan," tulisnya.

wartawan
Redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.