Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buleleng Kekurangan Guru

Gede Suyasa

 BALI TRIBUNE - Jatah sebanyak 158 guru dari KemenPAN-RB saat rekruitmen CPNS 2018   ternyata masih jauh panggang dari api.Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Gede Suyasa, hingga kini Buleleng kekurangan guru hingga sebanyak 1.800 orang guru PNS.Angka itu,katanya,meliputi guru jenjang SD maupun SMP. “Kalau dilihat dari rasio memang masih kurang. Dari segi analisis kekurangan guru di jenjang SD dan SMP mencapai 1.800 guru,” ungkap Suyasa, Rabu (9/1). Suyasa mengatakan, kekurangan guru SD di Buleleng ini tidak lepas dari banyaknya guru PNS yang pensiun sejak tahun 2018 lalu. Angka guru PNS yang pensiun tahun lalu mencapai 168 orang.Sedangkan untuk tahun 2019 ini, ada pengangkatan sebanyak 158 guru CPNS.Angka itu,kata Suyasa sangat jauh dari angka ideal. Untuk tahun  2018 saja,menurut pejabat senior Buleleng ini, banyak guru PNS yang pension. Bahkan, di tahun   2019 akan ada sebanyak 2.017 guru PNS yang akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini,kata Suyasa, akan membuat setiap tahun terjadi kekurangan jumlah guru di Buleleng. ”Pengisian formasi CPNS-nya itu baru sekitar yang pensiun berjalan,” jelas Suyasa. Namun demikian, Suyasa mengaku, adanya pengangkatan CPNS ini, kendati tidak maksimal namun persoalan kekurangan guru sedikit teratasi karena disetiap sekolah akan tersebar guru PNS. Hal ini, menurut Suyasa, akan berdampak terhadap pengurusan Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Sebab, di dalam Petunjuk Teknis BOS untuk tahun 2018, yang boleh menjadi bendahara BOS adalah para guru yang sudah berstatus PNS. Sementara guru dengan status mengabdi atau kontrak tidak dibenarkan menjadi bendahara BOS. ”Masalahnya, kalau tidak ada PNS, Kepala Sekolah merangkap menjadi bendahara BOS karena tidak dibenarkan guru non menjadi bendahara BOS. Dengan kondisi ini sesuai Juknis 2018, kami berharap kran rekruitmen  untuk formasi CPNS dibuka kembali dalam waktu mendatang,” tandasnya.

wartawan
Khairil Anwar
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.