Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buleleng Mulai Distribusikan Logistik Pemilu Tahun 2024

Bali Tribune / LOGISTIK - Kabupaten Buleleng mulai distribusikan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024, selama dua hari hingga Selasa (13/2).

balitribune.co.id | Singaraja - Senin (12/2), Kabupaten Buleleng mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pendistribusian akan dilakukan selama dua hari hingga Selasa (13/2/2024). Distribusi logistik pemilu dimulai dari 5 kecamatan terjauh.  Logistik pemilu akan didistribusikan dari Gudang Logistik Pemilu KPU Kabupaten Buleleng ke masing-masing desa. Kelima kecamatan itu ialah Kecamatan Gerokgak, Tejakula, Busungbiu, Kubutambahan, dan Seririt.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat mendampingi Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra melepas keberangkatan armada pembawa logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng. Lihadnyana menyampaikan bahwa seluruh persiapan Pemilu 2024 hingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana. Pendistribusian ini akan dikawal sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lihadnyana menyampaikan imbauan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng untuk menggunakan hak suaranya, hadir di TPS masing-masing pada 14 Februari mendatang. Menurutnya, setiap suara masyarakat berperan dalam menentukan jalannya kemajuan bangsa. Ia mengharapkan partisipasi pemilih di Kabupaten Buleleng pada Pemilu Serentak kali ini bisa mencapai angka yang tinggi.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa dirinya memberikan perhatian khusus terhadap distribusi logistik pemilu di Kabupaten Buleleng. Untuk distribusi pada Senin (12/2/2024) telah dilakukan proses sejak jam 4 pagi dengan armada yang mengarah ke Kecamatan Gerokgak diberangkatkan paling pertama. Setiap keberangkatan logistik dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Buleleng akan dikawal oleh Patroli Pengawalan di depan dan belakang sesuai dengan protokol tetap. Setiap armada menurutnya sudah diatur untuk desa apa dan TPS berapa saja dengan jumlah kotak yang terkalkulasi.

Proses selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu ialah Selasa (13/2) sore, TPS akan dibuat. Sedangkan selanjutnya akan dilakukan distribusi dari kantor desa ke TPS pada pagi hari pemungutan (14/2). Namun, tidak menutup kemungkinan jika lokasi TPS dari Kantor Desa terlalu jauh bisa dilakukan distribusi logistik pada tanggal 13 Februari. Lidartawan menekankan bahwa tanggung jawab logistik pemilu merupakan tanggung jawab PPS. "PPS yang bertanggungjawab pada kotak. Polisi hanya mengamankan kondisi bukan mengamankan kotak. Tanggung jawab kotak dan seisinya adalah kami beserta jajaran. Polisi hanya mengamankan situasi tidak boleh menyentuh kotak" tegasnya.

wartawan
CHA
Category

Harga Rp 2 & 3 Jutaan realme C85 Series Dibekali Baterai Ultra, Tahan Air Ultra

balitribune.co.id | Denpasar - realme, brand pilihan anak muda, resmi membawa pengalaman langsung ketangguhan realme C85 Series ke Bali melalui rangkaian acara “realme C85 Series-Baterai Ultra, Tahan Air Ultra Roadshow”, Jumat (12/12). Bali menjadi lokasi spesial sebagai penutup rangkaian roadshow di Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi Kota Medan, Manado, dan Surabaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

SOM-20, Momentum Memperkuat  Konservasi Laut dan Ketahanan Kawasan Terhadap Perubahan Iklim

balitribune.co.id | Mangupura - Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-20 atau 20th Senior Officials’ Meeting (SOM-20) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) yang berlangsung 10-11 Desember 2025 di Kabupaten Badung, Bali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama regional dalam konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan kawasan terhadap perubahan iklim.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanpa Kantongi PBG, Bangunan Investor di Hutan TNBB Disegel

balitribune.co.id | Negara - Bangunan di kawasan hutan Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang mencuat belakangan ini ternyata belum mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persoalan tersebut terungkap saat sidak yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana bersama instansi terkait ke lokasi bangunan tersebut berdiri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.