Mangupura, Bali Tribune
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berjanji mempermudah pencairan nafkah para prajuru adat dan subak di Kabupaten Badung. Giri Prasta didampingi wakilnya Ketut Suiasa juga menyatakan akan terus memberi perhatian dan meningkatkan kesejahteraan para prajuru adat dan subak di gumi keris.
“Permasalahan yang dihadapi para Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Pekaseh dan Kelian Subak Abian terkait penghasilan yang didapat melalui administrasi yang rumit akan dipermudah dan dirubah menjadi honor sehingga setiap bulan dapat dicairkan dengan mudah,” kata Bupati Giri Prasta saat bertatap muka dengan para bendesa adat, kelian adat, pekaseh dan kelian subak abian se-Kabupaten Badung di Puspem Badung, Senin (23/5).
Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta juga menyampaikan paparan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah mengadopsi penuh ajaran Tri Sakti Bung Karno sebagaimana tertuang dalam program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dan 6 prinsip dasar pembangunan Badung. Terdapat empat pendekatan rancangan RPJM 2016-2021 yang meliputi pendekatan Teknokratik, Politis, Button Up, Top Down dan Partisifatif.
“Dalam penyusunan RPJMD kami sudah berkomitmen dalam kurun lima tahun kedepan ini seluruh pola pendekatan ideal akan disinergikan dan dikolaborasikan sehingga terwujud perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif terintegritas serta dapat mengantarkan kehidupan masyarakat Badung yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” papar Giri Prasta.
Secara detail dihadapan Giri Prasta juga mengungkapkan bahwa implementasi Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Kabupaten Badung untuk tahun Anggaran 2016-2021 dengan landasan operasionalnya dengan mengadopsi Ajaran Tri Sakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya serta mengadopsi pula program Nawacita.
Dalam pemaparan, Bupati Giri Prasta menyampaikan, visi dan misi Badung lima tahun kedepan. Visi Badung yakni memantapkan, arah pembangunan Badung berlandasakan Tri Hita Karana menuju masyarakat maju, damai dan sejahtera, dengan Sembilan Misi.
Dari Visi Misi tersebut terdapat 17 program unggulan daerah yang sejalan dengan lima bidang prioritas PPNSB meliputi; peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mencapai swasembada pangan melalui pengembangan pertanian kontemporer.
Pembangunan infrastruktur wilayah diantaranya jalan Lingkar Selatan dan jalan Lingkar Barat (Outer Ring Road and Shortcut) di Kecamatan Kuta Selatan serta penataan utilitas umum melalui pembangunan jaringan utilitas terpadu.
Meningkatkan distribusi pendapatan kepada masyarakat berpendapatan terendah melalui program Perlindungan Sosial yang komprehensif di sektor dasar (Pendidikan, Kesehatan , Akses Permodalan). Meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui penyediaan tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Mendorong dan memperkuat lembaga-lembaga pelatihan kerja untuk memperkuat jiwa wirausaha dan penyerapan tenaga kerja. Memperkuat Usaha Mikro Kecil, Menengah dan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan. Mendorong penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
Meningkatkan kualitas dan daya saing kepariwisataan serta diversifikasi destinasi/obyek-obyek wisata. Memberdayakan banjar sebagai simpul/pusatpelestarian dan pengembangan budaya local masyarakat. Memperkuat eksistensi lembaga Adat lembaga Tradisional serta tatanan kehidupan masyarakat.
Pelestarian sumber daya air dan hutan. Peningkatan program pengelolaan limbah dan sampah melalui upaya pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang/3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Penataan perwajahan wilayah serta memperbanyak ruang terbuka hijau. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public menuju Smart City.
Membentuk unit Reaksi Cepat terkait pelayanan publik untuk meningkatkan respons time dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dijelaskan strategi dan arah kebijakan bidang Sandang, Pangan, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Adat, Agama dan Budaya, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
