Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Giri Prasta Serahkan LKPD Onaudited Tahun 2018

Bali Tribune/Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Bupati Bangli, I Made Gianyar menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018, Senin (25/3). Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa. Penyerahan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.
 
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang juga mewakili Kabupaten Bangli dan Jembrana mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di Kabupaten. Pasalnya selama ini, BPK sudah sangat bagus dalam berkordinasi. “Kami tetap memohon pembinaan-pembinaan agar sesuai aspek regulasi,” ungkapnya saat memberi sambutan.
 
Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dengan demikian, bisa memaksimalkan pendapatan daerah. “Apalagi saat ini Badung sudah membagi menyisihkan PHR ke enam Kabupaten, yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung, dan Karangasem. Demikian pula menandatangani MoU G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar,” jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung, Bangli, dan Jembrana. Penyerahan LKPD secara langsung oleh Kepala Daerah menurutnya pertama kali di Bali. “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi Kepala Daerah sudah menyerahkan langsung LKPD ini,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut dikatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasar empat kriteria. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana,” harapnya.  ana/ksm
 
 
 
 
wartawan
Made Darna
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.