Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Giri Prasta Serahkan LKPD Onaudited Tahun 2018

Bali Tribune/Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3).
balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Bupati Bangli, I Made Gianyar menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018, Senin (25/3). Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa. Penyerahan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.
 
Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang juga mewakili Kabupaten Bangli dan Jembrana mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di Kabupaten. Pasalnya selama ini, BPK sudah sangat bagus dalam berkordinasi. “Kami tetap memohon pembinaan-pembinaan agar sesuai aspek regulasi,” ungkapnya saat memberi sambutan.
 
Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dengan demikian, bisa memaksimalkan pendapatan daerah. “Apalagi saat ini Badung sudah membagi menyisihkan PHR ke enam Kabupaten, yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung, dan Karangasem. Demikian pula menandatangani MoU G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar,” jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung, Bangli, dan Jembrana. Penyerahan LKPD secara langsung oleh Kepala Daerah menurutnya pertama kali di Bali. “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi Kepala Daerah sudah menyerahkan langsung LKPD ini,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut dikatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasar empat kriteria. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana,” harapnya.  ana/ksm
 
 
 
 
wartawan
Made Darna
Category

Negara Hadir untuk Rakyat, Kasdam IX/Udayana Pimpin Groundbreaking 24 Titik Jembatan Garuda

balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi, memimpin acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Telkomsel Bangun COMBAT di Desa Sadi, Perkuat Sinyal Perbatasan RI–Timor Leste

balitribune.co.id | NTT - Komitmen Telkomsel dalam memperluas akses konektivitas digital hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kembali diwujudkan melalui hadirnya Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Respons Putusan KPPU: Industri Pinjaman Daring Harus Sehat, Transparan, Berintegritas

balitribune.co.id | Jakarta - Melalui siaran pers yang disampaikan pada Jumat (27/3), OJK menegaskan pihaknya mencermati putusan Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahun 2026, Tabanan Target Investasi Rp1,2 Triliun

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan memasang target nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun pada 2026 dengan mengandalkan sektor penunjang pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak utama.

Target ambisius ini dibarengi dengan kebijakan penataan zonasi ketat guna memastikan pembangunan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah hulu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.