Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Satria Dorong Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan untuk Keadilan dan Pemerataan

BUPATI SATRIA
Bali Tribune / RAPAT - Bupati Satria pimpin rapat percepatan pelabuhan Pesinggahan

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra dan Sekertaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana memimpin rapat percepatan pembangunan pelabuhan Pesinggahan Kecamatan Dawan, bertempat di ruang rapat Widya Mandala,  Kantor Bupati Klungkung,  Senin (5/5). Rapat ini bertujuan untuk menentukan langkah langkah yang perlu dilakukan dan dokumen apa saja yang harus disiapkan, guna mempercepat pembangunan pelabuhan yang merupakan penyanding pelabuhan Mentigi Nusa Penida.

"Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan merupakan salah satu program unggulan prioritas Pemkab Klungkung lima tahun kedepan. Pelabuhan ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan harga dan pemerataan pembangunan antara Klungkung Daratan dan Kepulauan Nusa Penida. Saya mengajak semua stakeholder untuk seriuskan persiapan percepatan pembangunan pelabuhan ini" ujar Bupati Made Satria.

Lebih lanjut Bupati Satria meminta kejelasan aset lahan lebih dulu. Dibutuhkan setidaknya lahan seluas 3 s/d 5 hektar dalam membangun sebuah pelabuhan yang layak. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan supaya percepat koordinasi dengan Kantor Pertanahan dalam rangka mempercepat proses sertifikasi lahan dilokasi rencana pembangunan.

Demikian pula Feasibility Study atau Studi Kelayakan sebagai pondasi dalam merubah RTRW.  Pihaknya meminta Dinas Perhubungan untuk segera mereview FS tersebut mengingat FS Pelabuhan Pesinggahan yang sudah disusun pada tahun 2017  adalah untuk pelabuhan Pengumpan Lokal sehingga perlu dilakukan Review.

Sementara itu Wabup Tjok Surya dalam kesempatannya meminta segera dibentuk satuan tugas untuk menentukan siapa berbuat apa, sehingga percepatan pembangunan bisa diwujudkan. 

"Ini merupakan gerbang kita menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan PAD," ujar Wabup Tjok Surya Putra menambahkan.

wartawan
SUG
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.