Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Suwirta Didaulat Jadi Narasumber Webinar KTR, Tekankan Pentingnya Komitmen dalam Penegakkan Perda KTR

Bali Tribune/ PEMBICARA - Bupati Suwirta jadi pembicara acara webinar Indonesian Conference on Tobacco or Health.
Balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta yang  juga selaku Ketua Aliansi Bupati/walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok Indonesia, kembali didaulat menjadi pembicara dalam acara webinar Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) tentang pengendalian tembakau, Selasa (15/12). 
 
Kegiatan ini digelar dalam upaya mempertemukan berbagai pihak yang peduli pada upaya pengendalian tembakau di Indonesia guna menuju generasi muda Indonesia tanpa tempa tembakau. Selaku penyelenggara webinar ini yaitu Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat  Indonesia (TCSC-IAKMI) dengan tema "Pengendalian Tembakau Untuk Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing".
 
Dalam pemaparannya Bupati Suwirta mengatakan penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok tidaklah sulit. Yang diperlukan hanyalah komitmen kuat dari pemimpin daerah itu sendiri dalam menegakkan melaksanakan, mengawasi dan menegakkan Perda  yang kadang menimbulkan benturan dengan para perokok aktif. "Tergantung bagaimana kita berkomunikasi dan menjelaskan kepada para perokok, bagaimana rokok tidak hanya merusak kesehatan perokoknya namun juga orang orang disekitarnya. Kita hendaknya menggunakan cara-cara yang inovatif dan menyentuh sehingga perokok tidak tersinggung dengan peraturan KTR yang berlaku." ujar Bupati Suwirta.  
 
Bupati Suwirta menjelaskan Provinsi Bali dan seluruh kabupaten/kota di Bali telah mengadopsi peraturan kawasana tanpa rokok. Provinsi  Bali merupakan daerah dengan proporsi jumlah orang merokok di dalam ruangan terendah di Indonesia . Sedangkan Kabupaten Klungkung yang merupakan kabupaten yang dipimpinnya mempunyai prevalensi merokok terendah di Bali dibandingkan kabupaten lain yakni sebesar 20,3%. Meskipun menjadi yang terendah, namun menurutnya angka tersebut masih tinggi dan penegakan aturan KTR harus digencarkan lagi.
 
Sejak tahun 2014 Klungkung telah memiki perda rokok, namun mulai efektif pada tahun 2016. Diantaranya Perda KTR No. 1 Th. 2014 Pengaturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati No.5 Th. 2016 Pengaturan larangan reklame Iklan Rokok di Kabupaten Klungkung. Pelarangan iklan rokok bahkan diterapkan dengan ketat hingga ke dalam ruangan. Dimana toko-toko moderen dilarang menampilkan produk rokoknya. Namun perusahaan perusahaan distributor selalu mencuri celah, dengan tetap memasang iklan iklan rokok diwilayah wilayah terpencil pedesaan."Selaku kepala daerah dan aparat hendaknya kita mampu menjadi contoh bagi masyarakat utamanya generasi muda.  Salah satunya dengan sosialisasi dan deklarasi tanpa rokok di acara-acara sekaa teruna, acara festival melalui pendekatan adat. Tidaklah mudah, namun hal ini harus dilaksanakan demi generasi muda yang sehat tanpa rokok," jelasnya. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.