Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Suwirta Paparkan Program Inovasi Klungkung

Bali Tribune / PENILAIAN - Bupati Suwirta hadiri penilaian PPD Kabupaten/Kota di seluruh Bali.

balitribune.co.id | SemarapuraBupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Klungkung, Ny. Ayu Suwirta menghadiri Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota di seluruh Bali, di Prime Plaza Hotel, Sanur, Depasar, Selasa (15/2).

Bupati Suwirta memaparkan inovasi yang digencarkan Pemkab Klungkung, diantaranya Tempat Olah Sampah Setempat TOSS Center Next Generations dan One Gate One Destination merupakan penataan 10 destinasi unggulan dengan destinasi wisata yang terintegrasi, mulai dari penataan obyek, pengelolaan dan pelayanan retribusi. Upaya ini untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sehingga lebih lama berkunjung di Nusa Penida. "Mudah-mudah semuanya bisa masuk dalam penataan terencana dan yang paling penting untuk memastikan agar inovasi itu bisa terus berjalan secara maksimal harus adanya komitmen yang kuat dan keyakinan dari masing-masing OPD yang menangani," ujar Bupati Suwirta.

Dijelaskan, perencanaan pembangunan yang disusun memiliki daya ungkit untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. "Suatu pembangunan yang bagus adalah dengan menyiapkan konsep perencanaan sebaik baiknya. Dengan program yang lebih menukik atau yang lebih spesifik langsung menuju ke pokok permasalahan," jelas Bupati suwirta

PPD merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Adapun tujuan pemberian penghargaan ini untuk memberi apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

Penilaian PPD ini untuk mendapatkan satu kabupaten dan satu kota dengan perencanaan RKPD yang paling memenuhi ketentuan perencanaan daerah untuk mewakili Bali ke tingkat nasional. Penilaian tahap I adalah penilaian teknis administrasi meliputi kelengkapan seluruh dokumen perencanaan RKPD dan ini dilakukan oleh sub tim teknis. Tahap II merupakan penilaian lanjutan dari hasil penilaian yang dilakukan sub tim utama beserta tim independen setelah tiga kali pembahasan hasil penilaian yang dilakukan oleh sub tim teknis.

wartawan
SUG
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.