Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Tabanan Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI

Bali Tribune / LHP - Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya didampingi Sekda, Plt. Asisten III, Inspektur, dan sejumlah Kepala OPD terkait menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Kabupaten Tabanan, pada Selasa (10/9) di Ruang Kerja Bupati.

balitribune.co.id | TabananBupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Sekda, Plt. Asisten III, Inspektur, dan sejumlah Kepala OPD terkait menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Kabupaten Tabanan, pada Selasa (10/9) di Ruang Kerja Bupati. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Penyerahan LHP ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Kabupaten Tabanan. Menurutnya, laporan tersebut sangat penting dalam membantu pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.“Kami sangat menghargai masukan dari BPK. Ini akan menjadi pedoman penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke arah yang lebih baik, profesional, dan transparan,” ujar Sanjaya.

Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Meski secara umum pengelolaan keuangan sudah baik, terdapat sejumlah aspek yang masih perlu lebih ditingkatkan. Menanggapi hal ini, Bupati Sanjaya berkomitmen, pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi tercapainya tata kelola yang lebih baik dan demi kesejahteraan masyarakat Tabanan secara menyeluruh,” imbuh Sanjaya.

Lebih lanjut Ia menekankan, bahwa pihaknya dan jajaran pemerintah selalu berupaya mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pengelolaan keuangan daerah, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus memperbaiki sistem manajemen keuangan dan kami berkomitmen untuk menjaga integritas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang lebih akuntabel,” tegas Sanjaya. 

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E.,M.M., Ak. CA. CSFA, juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Kabupaten Tabanan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan setiap detail dalam laporan keuangan. “Kami berharap pemeriksaan ini bisa dituntaskan hingga hal terkecil sekalipun, sehingga tidak ada celah untuk terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan," jelasnya.

wartawan
KSM
Category

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Perkuat Sinergi Desa dan Kelurahan Percepat Penanganan Sampah

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewakadarma (GSD) Kota Denpasar, Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.