Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Tak Ngantor, PTSL Warga Pejeng Batal Diteken Perbekel

Bali Tribune / PERMOHONAN - Puluhan warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng membawa berkas permohonan sertifikat untuk ditandatangani oleh Perbekel Pejeng di Kantor Bupati Gianyar, Selasa (30/8) pagi.

balitribune.co.id | GianyarHarapan puluhan warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Tampaksiring, agar permohonan mendaftaran tanah teba berproses, kandas lagi. Di Kantor Bupati Gianyar, Selasa (30/8) yang sedianya Perbekel Pejeng menandatangani berkas permohonan, batal lantaran Bupati ada acara mendadak.

Sekitar Pukul 07.25 Wita, puluhan warga ini datang lengkap dengan berkas-berkas permohonan penyertifikatan tanah teba melalui program PTSL. Dengan wajah penuh harap, sesuai jadwal mereka akan di pertemukan dengan aparatur desa oleh Bupati Gianyar. Namun,  harapan itu kandas karena Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra, tidak ada ngantor.

Perwakilan warga dan penasihat hukum diterima di ruang tunggu oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar Dewa Gede Putra Amarta. Namun sayang, Dewa Amerta tak bisa berbuat banyak. Pihaknya menyampaikan kepada perwakilan warga bahwa Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra mendadak ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan.

"Bapak Bupati sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan," bebernya.

Hingga  pukul 09.30 Wita, dengan langkah kecewa warga beranjak meninggalkan kantor Bupati. Meski merasa seperti dipermainkan, warga tetap menjaga kondusifitas. "Kami Warga akan datang kembali. Kami sudah janjian sama Bupati Gianyar Minggu yang lalu," terang penasehat hukum Putu Puspawati.

Disebutkan, sesuai janji, semestinya permohonan telah ditandatangani. Apalagi Perbekel Pejeng beserta jajaran Kaurnya telah bersedia datang. "Kami juga tidak tahu ternyata Perbekel dan Kaur yang sudah datang, nyelonong pulang mendahului," ungkapnya.

Atas kondisi ini, warga akan tetap menuntut kesepakatan perdamaian yang telah ditelorkan pada Oktober 2021 lalu. "Ini sudah hampir setahun, kami akan tetap menuntut realisasi poin perdamaian. Karena dulu kami mau berdamai karena Bupati janji mengawal penandatanganan sertifikat kami. Kami tuntut janji beliau," ujarnya.

Penasihat hukum Kadek Agus Suartana SH menambahkan, tetap akan mengapresiasi apapun keputusan Bupati. Pihaknya masih yakin Bupati Gianyar Satya wacana. Harapannya, PTSL berproses. "Jika Minggu depan kondisinya masih sama, Kami mengaku sudah menyiapkan surat untuk Presiden Jokowi. PTSL ini program Jokowi, jangan sampai ada yang menghambat," pungkasnya. 

wartawan
ATA
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.