balitribune.co.id | Badung - Tiga hari “Business Matching” dari 22-24 Maret 2022, berhasil meraup transaksi terbesar belanja produk dalam negeri mencapai Rp214,1 triliun, sehingga memperoleh Rekor MURI. Business Matching-Belanja Produk dalam Negeri 2022 ditutup Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan.
Menko Marvest Luhut Panjaitan mengatakan, permasalahan utama sebelumnya adalah belum optimalnya belanja pemerintah pusat dan daerah untuk produk dalam negeri.
“Di mana untuk Tahun 2022, potensi pembelian dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.055,3 triliun. Pemerintah pusat sebesar Rp519,9 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp535,4 triliun,” ujarnya, Kamis (24/3) di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung.
Dari itu, tujuan utamanya adalah menerapkan aksi afirmasi pemerintah untuk membeli produk dalam negeri minimal sebesar 400 Triliun pada Tahun 2022.
“Jadi hal tersebut berpotensi menambah peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1,67%-1,71%,” terangnya.
Lewat upaya peningkatan ekonomi, di tengah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saja telah mendapatkan pengakuan yang baik dari negara-negara besar. Pemerintah Indonesia pun mendorong pemulihan aktivitas ekonomi secara cepat, bahkan Rupiah bergerak stabil di tengah gejolak keuangan global. Kini lewat agenda business matching pemerintah telah berhasil mencatat sebesar Rp214,1 triliun selama tiga hari.
“Terdapat pertumbuhan ekonomi rebound disertai kondisi marko ekonomi yang stabil di tengah gejolak keuangan global. Pertumbuhan ekonomi telah pulih di triwulan ke-4 kembali ke 5% (persen YoY). Selain itu, pertumbuhan ekspor Indonesia dibandingkan sebelum Covi-19 merupakan salah satu yang terbaik, inflasinya tetap rendah dan stabil. Termasuk Rupiah tetap stabil meskipun berfluktuasi di pasar keuangan global,” paparnya.
Luhut juga menekankan supaya ekosistem pengadaan yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan begitu, dilakukan peningkatan jumlah produk dalam e-katalog, dan optimalisasi penggunaan kartu kredit pemerintah.
Tercatat katalog elektronik dan toko daring LKPP; ada 152.128 produk per Maret 2022, 728.381 penyedia, dan 288.144 UMK.
“Saya percaya jika kita bekerjasama, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi bangsa ini jangan mau diadu domba, boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan sampai ada dendam, ada benci, apalagi sampai berburuk sangka,” tegasnya.
Dalam acara Business Matching, tercatat pula pemilik komitmen tertinggi; melampaui Rp43 Triliun oleh Kementerian PUPR (kategori kementerian/lembaga), melampaui Rp5 Triliun oleh Provinsi DKI Jakarta (kategori Pemprov), dan terakhir melampaui Rp 1,6 Triliun oleh Kabupaten Bojonogoro (kategori Pemkot/Kabupaten).
Selain Luhut, dalam penutupan Business Matching juga dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, beserta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, dan pejabat pemerintah lainnya.
