Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cabor Mesti Pahami Kondisi Keuangan

Bali Tribune/ IGN Oka Darmawan
balitribune.co.id | Denpasar - Munculnya persoalan anggaran sangat terbatas yang diberikan Pemprov Bali ke KONI Bali, membuat induk organisasi itu melakukan apa adanya, dan disesuaikan kondisi itu bagi cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan bantuan dana untuk ikut Pra-PON atau event lainnya.
 
“Saya melakukan apa adanya saja, kalau ada cabor yang mengeluh soal dana. Habis mau bagaimana lagi, karena memang seperti itu kondisi anggaran yang ada. Jadi itulah yang bisa kami lakukan,” kata Sekretaris Umum KONI Bali, IGN. Oka Darmawan, Jumat (5/4).
 
Lantas apakah ini tidak membuat sorotan ke KONI Bali? Pria yang juga Ketua Umum Pengprov Perbasi Bali itu mengaku jika hal itu tidak menjadi masalah, karena memang itu yang terjadi. Apalagi Gubernur Bali juga meminta KONI Bali efisien mengelola dana yang sangat terbatas tersebut.
 
“Kan juga sudah jelas kalau kami harus efisien dengan dana yang ada. Kalau memang ada sorotan ke KONI Bali, saya tidak masalah, karena semuanya sesuai dengan anggaran yang ada sekarang ini,” tambah Oka Darmawan.
 
Hanya, pihaknya meminta agar pengprov cabor bisa memaklumi kondisi anggaran seperti itu. “Ya memang KONI Bali seperti orang tua sedangkan pengprov cabor merupakan anak. Jadi kami harus menjelaskan ke banyak anak yang kita miliki dengan meminta pengertiannya,” jelas Oka Darmawan.
 
Dirinya juga mengaku jika sampai saat ini belum ada pengprov cabor yang melakoni Pra-PON, baik dalam bentuk mengumpulkan poin atau limit yang mengeluh soal anggaran. “Semoga sampai Pra-PON selesai, semuanya berjalan lancar,” demikian Oka Darmawan.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.