Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cafe Bibir Hanya Kantongi Izin Keramaian - Pemkot Tak Beri Tindakan Tegas

Café Bibir
TIDAK DISANKSI – Tim Gabungan dari Pemkot Denpasar saat mengecek Café Bibir yang ternyata beroperasi hanya berbekal izin keramaian. Anehnya, tim tidak memberikan sanksi apa-apa.

BALI TRIBUNE - Tim Gabungan terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Satu Pintu, Serta Dinas Perijinan dan Pelayanan Satu Pintu Kota Denpasar mengecek kelengkapan izin Cafe Bibir, di Jalan Pura Demak Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Selasa (18/6).

Hasilnya, ternyata kafe yang sebelumnya telah digerebek Polda Bali itu hanya mengantongi izin keramaian. Meski telah mengetahui Cafe Bibir hanya mengantongi izin keramaian, namun Tim Gabungan tak juga memberikan tindakan tegas. Tim yang turun ke lapangan tak melakukan tindakan apapun.

Datang ke lokasi Cafe Bibir yang sudah dibentangi policeline, Tim Gabungan pun tidak berhasil menemui manajemen ataupun pemilik kafe. Saat pemantauan yang dilakukan sekitar pukul 11.00 Wita, tim hanya bertemu dengan kepala lingkungan setempat karena pemilik kafe tidak berada di lokasi.

Menurut keterangan Kepala Dusun Batannyuh, I Nyoman Sunarta, Cafe Bibir tersebut memang telah berdiri sekitar tahun 1995. Pada mulanya, lanjut dia, kafe tersebut beroperasi setiap hari berdasarkan izin keramaian yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan Nomor: SI/307/VII/2017/IK yang dikeluarkan di Denpasar pada 4 Juli 2017, a.n Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, I Gde Arya Wibawa, SH, MM, Komisaris Polisi NRP 68080181 serta ditembuskan ke Dir Intelkam Polda Bali, Kabag Ops Polresta Denpasar dan Kapolsek Denpasar Barat.

Surat izin ini diperuntukkan untuk kegiatan, bentuk/macam yakni keramaian/kafe, tertanggal 4 Juli sampai 4 Agustus 2017,  dari pukul 14.00 Wita-00.00 Wita. Namun pada kenyataannya, kafe tersebut malah beroperasi pukul 23.00 Wita hingga pukul 03.00 Wita.

Ketika disinggung tentang apakah kafe pernah mengajukan izin, menurut Sunarta hanya mengantongi izin keramaian saja. Ketika ditanya lebih lanjut tentang izin operasional  maupun izin bangunan gedung maupun izin lainnya, Sunarta mengaku tidak mengetahuinya. Alasannya karena ia selaku kadus tidak menelusuri hal tersebut.

Menurut dia, sebagai kadus yang penting memastikan tidak terjadi keributan.  “Dalam hal ini kapasitas saya selaku kadus yang penting tidak terjadi keributan di lingkungan ini, makanya kafe ini hanya mengantongi izin keramaian saja. Masalah izin yang lainnya, saya juga kurang tahu,” kata Sunarta.

Terkait keberadaan Cafe Bibir yang hanya mengantongi izin keramaian, juga dibenarkan Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, I.G.A Putri Yadnyawati.

Diakuinya,  terkait izin Cafe Bibir selama ini belum pernah masuk di sistem. “Sampai saat ini permohonan pengurusan izin terkait kegiatan ini belum masuk ke sistem.  Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait dengan izin yang mereka miliki selama ini. Namun saat ini kami hanya menemukan izin keramaian saja,” kata Gung Putri.

Sementara Kabid Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP Kota Denpasar, Made Poniman mengatakan, pihaknya bersama Tim Gabungan datang ke lokasi ini hanya sebatas mengecek kelengkapan izin. Adapun hasil yang ditemukan dalam pemantauan yakni memang benar Cafe Bibir tidak mengantongi izin, baik izin operasional dan IMB. "Namun, yang menjadi acuan beroperasinya tempat hiburan malam tersebut adalah surat izin keramaian yang dikeluarkan kepolisian," ujarnya.

Terkait dengan tidak dikantonginya izin dalam jangka waktu yang lama, untuk hasil pemantauan apapun yang ditemukan akan dilaporkan ke pimpinan untuk koordinasikan lebih lanjut tindakan apa yang harus diambil ke depannya. “Kami hanya bertugas sesuai dengan SOP saja biar tidak menyalahi aturan dengan tetap menghormati proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian,” jelasnya.

Mengelak

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, IB Alit Wiradana yang dikonfirmasi melalui saluran telepone tidak bisa berkomentar banyak. Pejabat yang kini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar ini, mengaku tidak ikut dalam pematauan di lapangan.

Ditanya terkait tindakan yang akan diberikan setelah diketahui bahwa Cafe Bibir beroperasi tanpa izin dan hanya mengantongi izin keramaian, Alit Wiradana juga enggan berkomentar.  "Maaf tiang tidak ikut ke lapangan, terkait tindakannya tiang belum bisa jawab, coba tanya ke humas ya," ujarnya mengelak.

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, IB Rahoela saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya hanya bisa melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika memang kesalahannya sudah terbukti tidak memiliki izin, maka pihaknya mendorong pemilik usaha untuk melengkapi izinnya sebelum kafe tersebut dibuka kembali. Karena menurut Rahoela, tindak lanjut dari Pemkot Denpasar hanya sebatas pada perizinannya.

"Kami hanya bisa menyarankan pemilik kafe menutup dulu kafe tersebut dan mendorong untuk melengkapi izin tersebut. Ketika izin belum selesai maka pemilik kafe seyogyanya tidak membuka dulu kafe tersebut," kata Rahoela.

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Bagian Humas dan Protokol Sekda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana menambahkan bahwa Satpol PP Kota Denpasar dan tim gabungan selama ini telah rutin mengadakan sidak di wilayahnya terlebih ada pengaduan dari masyarakat. “Dalam hal ini kami mengharapkan partisipasi dari masyarakat sendiri dalam menjaga Kantibmas serta tertib administrasi di lingkungannya masing-masing,” imbuhnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.