Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cari Solusi Dana di Luar APBD, Bupati Satria Temui Dirjen Bina Keuangan

audiensi
Bali Tribune / AUDIENSI - Bupati Satria melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11)

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung, I Made Satria melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nasrun di Jakarta, Kamis (13/11). Audiensi ini dalam rangka meningkatkan pemahaman serta koordinasi terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengembangan pembiayaan alternatif daerah melalui Pinjaman Daerah dan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

“Melalui audiensi ini, kami berharap memperoleh arahan, masukan serta fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri guna memperkuat tata kelola pembiayaan daerah yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Bupati Satria.

Sebelumnya Bupati juga sempat audiensi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). PT PII merupakan salah satu lembaga misi khusus di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka pengembangan infrastruktur daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Audiensi yang berlangsung di Jakarta, Selasa (28/10/2025) tersebut menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memahami lebih dalam mekanisme pembiayaan inovatif yang ditawarkan PT PII.

Melalui skema KPBU, pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur publik dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Made Satria didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Duarasoma.Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, inovatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Langkah Bupati Satria tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Klungkung untuk terus mencari solusi pembiayaan kreatif dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

wartawan
SUG
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.