Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cegah Perang Tarif, Perlu Regulasi

Putu Satyawira Marhaendra
Putu Satyawira Marhaendra

BALI TRIBUNE - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP-Par) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bali sudah sejak lama menginginkan keterlibatan pemerintah untuk segera membuat regulasi agar tidak terjadi perang tarif di sektor pariwisata Bali terutama yang terkait dengan penyediaan akomodasi (penginapan).

Faktanya – diakui atau tidak – saat ini telah terjadi perang tarif yang bisa menjadi preseden buruk pariwisata Bali. Disebutkan, perang tarif terjadi akibat adanya kelebihan jumlah kamar yang sangat besar tapi tidak diimbangi dengan jumlah tamu yang menginap, apalagi kondisi ini diperparah dengan kembali dilepasnya moratorium pembangunan hotel, khususnya di Kabupaten Badung.

“Kondisi ini bisa disebut raport merah pariwisata Bali. Perang tarif jelas jelas sangat merugikan, terjadi penurunan layanan di mana hotel hotel besar mendown grade posisinya sendiri, yang juga berakibat matinya hotel hotel kecil,” kata Ketua FSP-Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra, di sela acara halal bihalal di Gedung SP-Par Jalan Gurita Denpasar, Sabtu (22/7).

Karena adanya perang tarif dengan menjual kamar di bawah harga standar, kesejahteraan tenaga kerja yang dikorbankan. “Jelas kalau kondisi ini terus berlangsung akan merugikan para pekerja pariwisata. Banyak hotel bintang lima menjual kamarnya dengan harga kaki lima. Lantas di mana Bali yang jadi ikon pariwisata Indonesia?” sentilnya.

Untuk itu, para pekerja yang tergabung dalam SP-Par dengan tegas menolak pembangunan hotel atau vila baru dan apapun bentuk lainnya, karena hanya akan menyengsarakan para pekerja atau kesejahteraan pekerja tidak bisa diangkat. “Menyikapi persoalan yang timbul, rencananya Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta akan memfasilitasi pertemuan para pengusaha hotel,” katanya.

Dijelaskan Satyawira, pertemuan itu untuk membicarakan tatanan tarif hotel dan penginapan agar tidak terjadi perang tarif. Ia menyambut baik hal ini karena jika diterapkan bisa menciptakan iklim persaingan bisnis yang lebih sehar dan berujung pada kesejahteraan pekerja. Diakuinya, saat ini pekerja pariwisata Bali menghadapi posisi yang dilematis.

Ia menyebutkan, di satu sisi pekerja butuh pekerjaan, sedangkan di sisi lain hotel tidak mampu menjual kamar sesuai ketentuan sehingga kesejahteraan pekerja tidak bisa dipenuhi. “Perlu solusi dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mencari jalan keluarnya, karena kalau tidak yang riskan pekerja akan selalu menjadi korban,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan perang tariff, Satyawira mengusulkan penetapan tarif harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar mempunyai kekuatan dan tidak dilanggar saat low season. “Agar pariwisata tidak semakin terpuruk, perang tarif itu mesti dihentikan. Perlu kerja sama tidak hanya PHRI, ASITA, Pemerintah, tapi semua pihak yang berkepentingan,” tandasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.