Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cegah Permainan Penyaluran Bantuan, Seleksi Penerima Diharuskan Tepat Sasaran

INGATKAN - Bupati Artha ingatkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk meminta sesuatu atau imbalan yang berbentuk komisi kepada penerima bantuan.

BALI TRIBUNE - Salah satu solusi penanganan rumah tak layak huni di Indonesia adalah melalui rumah swadaya atau rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Untuk mewujudkan rumah swadaya tersebut salah satunya melalui skema bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam realisasi bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada keluarga tidak mampu ini diminta agar tidak sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan maupun bermain untuk mencari keuntungan.  Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat penyerahan BSPS dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk disalurkan masyarakatnya yang membutuhkan di Gedung Serba Guna Desa Penyaringan, Mendoyo, Jumat (24/8), menegaskan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk meminta sesuatu atau imbalan yang berbentuk komisi kepada penerima bantuan. “Jangan coba-coba, jika berani mempermainkan masyarakat miskin dosanya tidak akan terampuni. Untuk itu jangan ada yang coba – coba meminta komisi, potongan, atau apa saja. Ingat, hidup mereka sudah sulit, jangan dipersulit,” ujar Artha. Di hadapan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Jembrana, PPK dan Manajemen BSPS Provinsi Bali, Pejabat kepala OPD Pemkab Jembrana serta para prebekel/lurah dan masyarakat penerima bantuan, Bupati Artha menegaskan agar penyaluran bantuan kemasayarakat benar-benar tepat sasaran. Dalam proses seleksi penerima bantuan agar dilakukan secara hati-hati dan terbuka sehingga yang mendapat bantuan adalah warga yang memang benar-benar tidak mampu. “Jangan sampai ada orang yang pura-pura miskin dan akhirnya menerima bantuan. Saya berharap tim yang menyeleksi dan yang mengerjakan proyek bisa bekerja sebaik-baiknya dan transparan,” tandasnya. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana menyatakan jumlah bantuan BSPS untuk rumah tak layak huni  yang disalurkan di Provinsi Bali ini sebanyak 3.200 unit yang tersebar di 6 kabupaten termasuk salah satunya Kabupaten Jembrana. Khusus untuk Jembrana, menerima 301 unit yang terdiri dari 8 desa didua kecamatan. Untuk Kecamatan Jembrana yakni Desa Batuagung sebanyak 43 unit, Kelurahan Pendem 41 unit dan Desa Perancak sebanyak 39 unit. Sedangkan di Kecamatan Mendoyo, Desa Penyaringan 36 unit, Desa Poh Santen 37 unit, Desa Pergung 36 unit, Desa Yehembang 39 unit dan Desa Yehembang Kauh 30unit.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Gubernur: Hentikan Sementara Izin Toko Modern Berjejaring

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Wayan Koster menginstruksikan Walikota/Bupati se-Bali untuk menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin usaha Toko Modern Berjejaring di seluruh wilayah kota/kabupaten di Bali. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Toko Modern Berjejaring yang ditetapkan pada 2 Desember 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Sindikat Pembobol Kartu Kredit Internasional Diringkus di Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Setelah melalui proses yang marathon, Polres Gianyar akhirnya berhasil mengungkap sindikat pencurian kartu kredit jaringan internasional yang beraksi di kawasan wisata Ubud. Sasarannya turis mancanegara, sepuluh orang pelaku sudah diamankan.   Empat pelaku adalah warga negara Indonesia, dua warga negara China, dan empat warga negara Mongolia, dengan total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Warga Minta Pindahkan Tiang, PLN Kirim Rincian Biaya Jutaan Rupiah

balitribune.co.id | Singaraja - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuai somasi setelah diminta menggeser tiang listrik justru mendapat jawaban rincian biaya berjumlah jutaan rupiah. Warga mengaku terpaksa melayangkan somasi setelah pihak PLN tidak mengindahkan permintaannya agar menggeser tiang listrik yang menghalangi aktivitasnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.