Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cegah Tenaga Kontrak Tercecer Seleksi PPPK, Dewan Badung Minta BKPSDM Beri Pendampingan

Bali Tribune / Putu Dendy Astra Wijaya
 

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Badung meminta eksekutif melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberi pendampingan terhadap tenaga kontrak yang akan mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Badung.

Menurut komisi dewan yang membidangi kepegawaian ini, pendampingan dari eksekutif ini sangat penting agar semua tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat bisa lulus sebagai tenaga ASN di lingkup Badung.

Komisi I berharap tercecernya puluhan tenaga kontrak karena gagal dalam seleksi tahap I PPPK Kabupaten Badung tidak terulang lagi pada seleksi tahap II yang saat ini sedang berlangsung.

Diketahui pada seleksi tahap I PPPK Kabupaten Badung ada sebanyak 44 tenaga kontrak yang tidak lulus lantaran kesalahan mendaftar. Sementara dalam seleksi tahap II kini tersedia sebanyak 1.890 formasi PPPK.

"Kami sayangkan ada 44 tenaga kontrak tercecer dalam seleksi tahap pertama. Kami harapkan kasus serupa tidak terulang lagi di  seleksi tahap kedua. Kami ingin semua tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat bisa lulus menjadi PPPK di Pemkab Badung," ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Badung Putu Dendy Astra Wijaya, Minggu (12/1).

Pada tahap II tersedia sebanyak 1.890 formasi. Dendy pun meminta BKPSDM Badung  memberikan pendampingan kepada peserta seleksi agar tidak keliru dalam melaksanakan proses pendaftaran.

“Sepengetahuan kami, BKPSDM Badung sebelumnya memang telah memberikan arahan-arahan, akan tetapi kedepannya pendampingan harus diberikan lebih intens. Agar tidak terjadi lagi kesalahan pendaftaran formasi yang dituju,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Sangeh ini juga mengingatkan kepada peserta seleksi tahap II agar lebih teliti, khususnya dalam mengisi formasi yang dituju. Kalau memang belum paham agar berkoordinasi ke BKPSDM. 

"Asalkan mengikuti prosedur, memenuhi semua persyaratan administrasi dan mengikuti test kompetensi pasti lolos,” tegasnya.  

Berdasarkan data dari BKPSDM Badung, pada perekrutan PPPK total jumlah formasi yang tersedia sebanyak 6.870, terdiri dari tenaga teknis 6.446, tenaga kesehatan 168, guru 256. Pada tahap I lolos sebanyak 4.980, terdiri dari tenaga teknis 4.791, tenaga kesehatan 60, guru 129. Pada tahap II yang prosesnya sedang berlangsung tersedia formasi sebanyak 1.890, meliputi tenaga teknis 1.655, tenaga kesehatan 108 dan guru sebanyak 127 formasi.

wartawan
ANA

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.