Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cendikiawan Sambut Baik Program Makan Bergizi Gratis Gandeng LPD di Bali

cendikiawan
Bali Tribune / Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan.

balitribune.co.id | Gianyar - Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menyatakan dukungannya terhadap pemanfaatan dana pemerintah untuk kepentingan desa adat. Hal ini disampaikan usai mengikuti persembahyangan bersama BKS-LPD se Provinsi Bali di Pura Samuantiga, Bedulu, Gianyar, Rabu (12/2).

Menurutnya, dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat maupun daerah seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan milik desa adat, seperti halnya LPD.

“Jika memang anggaran tersebut diperuntukkan bagi desa adat atau warga adat, saya sangat mendukung pemanfaatannya oleh LPD agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu contoh program yang dapat dikelola adalah program yang tengah dgulirka pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak. Mengingat desa adat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menurutnya program ini dinilai dapat berjalan lebih efektif jika disalurkan melalui desa adat.

“Misalnya ada program makan sehat gratis yang dananya berasal dari pemerintah, desa adat bisa berperan aktif dalam penyalurannya. Ini akan memastikan manfaatnya sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Selain itu, pemanfaatan dana ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jika dana triliunan rupiah itu bisa disalurkan melalui desa adat, UMKM, seperti pedagang nasi dan usaha kecil lainnya, akan ikut berkembang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cendikiawan menegaskan bahwa LPD siap mendukung berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat adat.

“Bukan hanya program makan gratis, tetapi juga program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan adanya LPD di setiap desa adat, program-program tersebut bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berjalan lebih efektif,” pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan desa adat, Cendikiawan berharap pembangunan di Bali dapat semakin merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

wartawan
ARW
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.