Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Cok Ace Sinergitas BVA - Pemerintah Percepat Pemulihan Pariwisata

Bali Tribune / Cok Ace

balitribune.co.id | BadungKeberadaan Bali Villa Association (BVA) dituntut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional serta memiliki jati diri yang kokoh. Selain itu menyusun program-program yang bersinergi membantu pemerintah daerah menyukseskan program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat pelantikan pengurus BVA periode 2021-2026 di Kerobokan, Badung beberapa waktu lalu. 

Ia mengajak BVA tidak sungkan bermitra dan bersinergi dengan asosiasi lain di Bali terutama di sektor pariwisata. "Artinya BVA tidak berjuang sendirian dalam memajukan Indonesia dan Bali secara khusus," ucap Cok Ace.

Pihaknya pun mengingatkan pentingnya basis data terkait jumlah villa legal, jumlah kamar dan data pendukung lain. "Dengan demikian kita bisa proyeksikan, seperti apa strategi pengembangan kedepannya. Serta tentu saja khusus bagaimana upaya kita dalam pemulihan Bali pascapandemi," tegasnya.

Sementara itu Ketua BVA, Putu Gede Hendrawan mengapresiasi upaya gigih yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam meyakinkan pemerintah pusat untuk membuka kembali pintu penerbangan internasional serta perlahan mendatangkan kembali wisatawan asing. " Kami akan berupaya maksimal untuk mempromosikan Bali. Bahwa Bali aman dan nyaman bagi wisatawan, agar Bali bangkit dan kembali seperti dulu," kata Hendrawan.

Dirinya juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan PHRI sebagai induk organisasi pariwisata di Bali, guna menjalankan visi dan misi organisasi para pemilik dan pengelola villa di Bali tersebut. "Kita berkomitmen untuk menjalankan beberapa program prioritas. Salah satunya untuk mendata dengan akurat keberadaan dan jumlah villa di Bali. Juga berkomitmen untuk terus menjaga dan menjalankan konsep Tri Hita Karana secara baik, demi pariwisata berkualitas dan berbasis budaya di Bali," imbuhnya.

wartawan
YUE

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.