Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Datangi DPRD Bali, BKS LPD dan LPLPD Bali Minta Pengarahan & Saran Sikapi Keberadaan LPD di Masa Pandemi

Bali Tribune / KEBERADAAN LPD - suasana rapat DPRD Bali bersama BKS LPD dan LPLPD Bali dalam menyikapi keberadaan LPD pada masa pandemi Covid-19, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

balitribune.co.id | Denpasar – Di masa pandemi Covid-19, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tidak ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Justru menambah tenaga kerja, dari sebelum pandemi tercatat 8.050 karyawan LPD seluruh Bali sekarang bertambah menjadi 8.150 karyawan. Dari jumlah total 1.436 LPD di Bali, pada tahun buku 2020 sebagian besar mengalami penurunan kinerja dan ada pula yang mencatatkan pertumbuhan. 

Demikian terungkap saat Badan Kerja Sama (BKS) LPD beserta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Bali menghadap DPRD Bali dalam rangka meminta pengarahan dan saran dari anggota dewan terkait menyikapi keberadaan LPD Bali pada masa pandemi Covid-19, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua Komisi II dan IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry di kantor setempat, Renon, Denpasar, Rabu (10/2).

Ketua BKS-LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan pada kesempatan itu mengutarakan bahwa di era adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19, LPD menyiapkan dana likuiditas yang harusnya didukung oleh kondusifitas Krama/warga di desa adat. "Suasana di desa adat supaya kondusif, tidak ada isu-isu. Nama LPD sudah melekat di desa adat," ucapnya. 

Ia memaparkan, terkait aset LPD sejak pandemi global ini menyebar di Pulau Bali susah dipertahankan. Namun LPD pada tahun buku 2020 tetap memberikan kontribusi ke desa adat berupa dana pembangunan sebesar 20% dan dana sosial 5% dari laba. 

Dihadapan para wakil rakyat ini, Cendikiawan menyatakan LPD memerlukan bantuan permodalan atau dana hibah. Mengingat, LPD sangat berperan dalam kemajuan pembangunan di desa adat. "Di LPD saat ini sudah menggunakan sarana teknologi informasi. Dimana dalam transaksinya sudah mampu melakukan transaksi nontunai atau online. Kami minta tolong disediakan infrastruktur internet ke desa-desa," katanya. 

Sementara itu, Ketua LPLPD Bali, Nengah Karmayasa mengatakan bahwa situasi sekarang yang dihadapi LPD sangat menantang. Semua pihak tidak bisa menutup mata dari yang diakibatkan penyebaran Covid-19 tersebut. Pasalnya bukan hanya berimbas pada kesehatan masyarakat juga menjatuhkan perekonomian global. 

Hal itu kata dia yang mempengaruhi kinerja LPD seluruh Bali pada tahun buku 2020 yang tercatat mengalami penurunan aset dari Rp 24,3 triliun pada 2019 lalu, sekarang menjadi  Rp 23,6 triliun. "Secara akumulasi ada dinamika kalau dilihat di LPD tidak semua menurun sampai 30%, namun ada juga yang meningkat," ungkap Karmayasa. 

LPD yang mengalami penurunan kinerja hingga 30% tersebut berada di kawasan pariwisata. Sebab, sektor tersebut yang sangat merasakan pengaruh dari pandemi Covid-19. LPD yang Krama-nya sebagian besar di sektor pertanian dan peternakan ini mengalami pertumbuhan kinerja baik dari sisi aset dan laba. 

"Sekarang yang diperlukan adanya kemauan semua pihak untuk mendukung LPD. Kita sadar kepemilikan LPD ada di desa adat. Suasana harmoni menjadi peluang tumbuh kembangnya LPD," ujarnya. 

Kata Karmayasa, dengan dukungan dari semua pihak termasuk dewan, pemerintah dan pembina, keberadaan LPD yang sudah mencapai 36 tahun ini bisa bertahan di situasi sulit. Kondisi pandemi tersebut dikhawatirkan akan membawa pengaruh semakin meningkatnya kredit bermasalah di LPD. Ia menerangakn, program relaksasi yang diinstruksikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar kewajibannya terhadap LPD selama masa pandemi yang memicu turunnya perolehan laba. 

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta mengakui jika pihaknya tahu persis apa yang dialami LPD sekarang ini. Ia yang juga Bendesa Adat Pedungan telah medapatkan laporan adanya penurunan kinerja LPD di Desa Adat Pedungan hingga 30%. "Di masa pandemi LPD mengalami penurunan keuntungan karena sektor pariwisata belum pulih," ucapnya. 

Menurut dia, LPD sangat berperan penting bagi Krama di desa adat. Keuntungan yang diperoleh LPD secara otomatis akan membantu Krama dalam hal menggratiskan iuran di desa adat. "Maka LPD tidak boleh hilang. LPD tidak dikenakan wajib pajak. Ini yang menguntungkan. Di Indonesia hanya ada satu lembaga keuangan yang bebas dari pajak yaitu LPD," kata Budiarta.

Ditegaskannya, dalam kondisi apapun LPD  harus dipertahankan. "Terkait perubahan nama LPD kita tidak pernah mendengar. Sampai sekarang ini belum ada perubahan nama apapun. Supaya kita tidak terjebak oleh isu," tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, I Gede Komang Kresna Budi memberikan tanggapan bahwa masih ada LPD yang mencapai kinerja baik. "Ada LPD yang bagus masih bisa menggelar Ngaben massal. Berarti pengawasan LPDnya bagus. Kami mengapresiasi agar LPD berkembang. Isu-isu harus diredam supaya tidak mempengaruhi 1.436 LPD di Bali. Operasional LPD lebih diperketat," katanya. 

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Kory berkesimpulan bahwa Covid-19 mengharuskan LPD bekerja keras dalam rangka bertahan dan menyelamatkan serta nantinya meningkatkan kembali kinerja lembaga adat ini. 

"Maka aspek pengelolaan menjadi penting diperhatikan dari pengelola itu sendiri. Ibaratkan ikan itu busuk dari kepalanya. Jika kita perhatikan ikan busuk dari kepalanya kemudian menyebar ke seluruhnya. Sama seperti pengelolaan LPD, ketika Prajurunya bekerja tidak berdasarkan aturan maka akan mempengaruhi kinerja LPD," paparnya. 

Ia menyarankan agar LPD melakukan audit. Bagi yang belum mampu mengadakan audit, maka akan dianggarkan di APBD. "Lebih baik berikan insentif yang lebih tinggi daripada menggerogoti LPD," cetus Sugawa Korry.

Pada pertemuan itu ia menegaskan beberapa hal, pertama adalah pengelolaan LPD harus profesional. Kedua, LPD diharapkan secepat mungkin melakukan audit. Ketiga, pengelolaan harus profesional berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama. Keempat, mendukung dibantu teknologi informasi yang terpusat di anggaran provinsi. 

"Kelima, kami mengarahkan agar meraka berpartisipasi membantu masyarakat adat berdasarkan proporsinya. Kalau 5% dana sosial ya itu. Tidak boleh menggunakan dana cadangan tanpa persetujuan anggota," bebernya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bakesbangpol dan KPU Badung Semarakkan HUT RI ke-80 dengan Gowes dan Pembagian Bendera

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Badung berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung menggelar kegiatan Gowes Kemerdekaan serta pembagian bendera Merah Putih kepada para veteran dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Honda Hadirkan Semangat Basket di Bali dengan Beragam Aktivitas Menarik

balitribune.co.id | Denpasar – Sorakan penonton, deru sepatu di lapangan, dan dentuman musik mengiringi kemeriahan pembukaan Honda DBL 2025 di GOR Purna Krida, Kerobokan, Jumat (8/8). Ratusan pelajar dan penonton memadati tribun untuk menyaksikan awal perjalanan kompetisi basket terbesar di Bali ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

United E-Motor Bali Diresmikan, Pilihan Baru untuk Kendaraan Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Kuta - Agung Metagreen Resmi Hadirkan United E-Motor Store di Bali, Perkuat Komitmen Kendaraan Ramah Lingkungan. Setelah  beroperasi sejak 1 Agustus, Agung Metagreen, distributor motor listrik United E-Motor meresmikan store terbarunya di Jalan Raya Kerobokan No. 88, Kuta Utara, Bali, pada Jumat (8/8).

Baca Selengkapnya icon click

Wujudkan Semangat Nasionalisme, Polsek Dentim dan Desa Kesiman Kertalangu Kibarkan Merah Putih di Rumah Warga

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Denpasar Timur (Dentim) bersama Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu melaksanakan kegiatan pemasangan Bendera Merah Putih di rumah-rumah warga. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (7/8) di seputaran Banjar Kerta Jiwa dan Banjar Tohpati.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jadi Tersangka Dugaan Penipuan, Advokat Togar Gugat Polda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Advokat senior yang dijuluki Panglima Hukum, Togar Situmorang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Langkah hukum ini dilakukan untuk menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 atau 372 KUHP.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.