Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Denpasar “Dikepung” 31 Tower Seluler

MENJULANG - Salah satu tower yang menjulang tinggi terpasang di salah satu titik di Denpasar. Tower ini dipertanyakan warga karena dipasang tanpa koordinasi dan informasi yang jelas.

Denpasar, Bali Tribune

Keberadaan tower seluler di Denpasar semakin tak terbendung. Selain di Peguyangan Kangin yang pemasangannya dikeluhkan warga, puluhan tower serupa ternyata juga sudah dipasang di sejumlah titik di Denpasar.

Pantauan Bali Tribune, tower  itu terpasang di Jalan PB Sudirman, Jalan Thamrin Pemecutan, dan sejumlah titik lainnya. Tower-tower yang terpasang ini terlihat sudah terpasang di pinggir jalan. Parahnya, di Jl. PB Sudirman, tower malah dipasang di median taman.

Adanya pemasangan tower ini mulai mendapat sorotan warga. Pasalnya, warga tidak mengetahui fungsi dari tower itu. Seperti diungkapkan salah satu warga yang ditemui di areal pemasangan tower di Pemecutan, Kadek Karmana. Pihaknya mengaku tidak tahu siapa yang memasang tower itu. “Saya tidak tahu siapa yang memasang dan siapa pemilik tower itu. Tiba-tiba saja sudah ada tower, entah fungsinya untuk apa,” kata Karmana, Kamis (7/4).

Menariknya, sejumlah kepala wilayah baik kades, kadus dan lurah di Denpasar juga mengaku tidak mengetahui terkait fungsi maupun siapa pemasang tower-tower tersebut. Padahal tower-tower dengan ukuran cukup besar dan tinggi itu dipasang di pinggir jalan. “Katanya tower itu untuk memperkuat jaringan  telekomunikasi, lampu penerangan jalan dan CCTV. Tapi kalau memang peruntukannya untuk itu, kami tidak dikasih informasi dan juga tidak dikasih surat tembusan untuk pemasangan tower. Kami juga bingung kok tiba-tiba ada tower. Yang jelas belum ada surat pemberitahuan kepada kami,” kata salah satu pimpinan wilayah di Denpasar Barat yang enggan dikorankan namanya.

Pihaknya mengakui setelah ada pemasangan tower itu, banyak warganya mengeluh. Bahkan warga sempat dengan nada bercanda menuding kepala wilayahlah yang memiliki tower tersebut. “Pemasangan tower inilah yang membuat kami tidak enak dengan warga. Kalau celetukan warga seperti itu, kami harus bicara apa. Toh kami juga tidak tahu siapa pemilik tower itu,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis DKP Kota Denpasar, Ketut Wisada,  mengatakan tower yang terpasang tersebut merupakan kerja sama Pemkot Denpasar dengan PT Mikrosel yang menyelenggarakan telekomunikasi. Tower itu sengaja dipasang di 31 titik wilayah Kota Denpasar. Bahkan ke depannya direncanakan akan ada penambahan lagi untuk mendukung program Denpasar Smart City.

Pihaknya juga menegaskan semua tower sudah memiliki izin dari Badan Perizinan Denpasar. “Semuanya sudah berizin. Tower itu dipasang untuk memperkuat sinyal telekomunikasi, pemasangan lampu penerangan jalan, dan pemasangan CCTV. Tower itu terpasang di seputaran 31 titik wilayah Kota Denpasar. Dari 31 titik yang terpasang itu, akan ada penambahan lagi karena sinyal kurang bagus, sehingga perlu penambahan untuk memperkuat supaya sinyal tidak lelet dan cepat untuk mendukung Kota Denpasar sebagai daerah wisata untuk menuju smart city,” jelasnya.

Sebelumnya, keberadaan tower di Denpasar sempat dikeluhkan warga. Salah satunya pemasangan tower di wilayah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Warga mengeluh karena tower tersebut dipasang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di areal depan Hunian Beteng Sari, Peguyangan Denpasar. Semenjak dibangunnya tower tersebut, warga kesulitan untuk membuang sampah. Ironisnya lagi, pemasangan tower itu juga tak ada sosialisasi dari pihak terkait.

wartawan
I Wayan Sudarsana

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.