Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dermaga Gunaksa Harus Segera Dibenahi

dermaga
UJI COBA - Kondisi Dermaga Gunaksa saat uji coba masih temui banyak kendala.

Semarapura, Bali Tribune

Nasib Dermaga Gunaksa sepertinya akan terus mengambang tanpa kejelasan kapan dilanjutkan. Saat rapat bersama perwakilan Kementerian Perhubungan Pusat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi, Dinas PU Bali dan Pemda Klungkung, di aula Kantor Bupati, Selasa (2/8), tidak membuat hasil apapun. Rapat hanya membuka borok dermaga yang telah menghabiskan anggaran pantastis diera sebelumnya sekitar Rp 200 miliar.

Dari operator dermaga dari PT Pal Marine Servis, menyampaikan tujuh hasil uji coba, pada 1 Juni lalu. Pertama, posisi pintu dermaga terlalu dekat membuat efek gelombang langsung mengenai kapal. Kedua, Draft kapal yang rendah sehingga sekecil apapun gerakan kapal langsung membuatnya terombang-ambing.

Ketiga, pintu masuk pelabuhan terlalu sempit. Keempat, kondisi kolam sudah mengalami pendangkalan. Kelima, penempatan Bolder, jarak antara satu dengan yang lainnya kurang efektif untuk menambatkan tali spring. Keenam, posisi MB terlalu tinggi sehingga apabila surut dipastikan sulit membuka rump door kapal. Ketujuh, fasilitas penunjang lainnya belum tersedia. ”Saat itu padahal cuaca normal, tapi justru ada kendala akibat tujuh item tadi,” ujar Operator PAL Marine Servise, Suharsono, dalam rapat kemarin.

Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Pusat, Johny Siagian, menerangkan perencanaan dermaga Gunaksa ini sangat indah. Dermaga itu akan dijadikan sebagai kawasan marina. ”Dermaga ini menjadi back up dari (Pelabuhan, red) Padangbai. Kalau mau dikembangkan, di Padangbai tidak bisa. Amed juga tidak bisa, sesuai Kepmen 24/2016 ini jadi pelabuhan antar Lembar-Gunaksa ditetapkan sebagai pelabuhan nasional,” jelasnya.

Sehingga, untuk pembangunan jalan ke Dermaga Gunaksa bisa disebut jalan lintas nasional. ”Dan dalam rapat pada 28 Juli lalu di DSDP Denpasar, ada rencana pembangunan jalan pelabuhan,” terangnya.

Dia mengaku, pusat akan memberikan prioritas terhadap Gunaksa supaya bisa dilanjutkan pembangunannya pada 2017 mendatang. ”Selanjutnya baru bisa dilakukan uji coba kedua, harusnya uji coba kedua dilakukan saat air surut. Apakah bisa dengan kondisi bayak pasir menyandar,” jelasnya.

Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta yang turut hadir bersuara lantang. ”Kami malu terus ditanya sama masyarakat, kapan pelabuhannya jadi, kapan Nyi Roro Kidul (Kapal Roro Nusa Jaya Abadi, red) bersandar,” terangnya.

Pemda Klungkung berharap teknis dari pembangunan dermaga bisa rampung. ”Baru kami bisa buat kebijakan. Yang perlu dilakukan sekarang, apa rencana pembangunan yang mestinya harus dibuat, supaya jelas,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta secara tegas menyatakan apapun kelemahan yang terjadi Dermaga Gunaksa harus bisa operasional nanti. Untuk itu dirinya minta semua stake holder Pusat maupun Propinsi diminta segera melakukan pembenahan kekurangan tersebut. Dirinya minta dermaga  Gunaksa ini wajib dilanjutkan dari pada mangkrak. Yang perlu dilakukan, yakni menyervis beberapa bagian yang membuat kapal sulit bersandar. ”Yang terlalu-terlalu, seperti terlalu sempit, terlalu pendek, terlalu dangkal itu harus diperbaiki dulu, baru dilakukan uji coba,” ujar Suwirta tegas.

Apabila tujuh item seperti yang dinyatakan tadi tidak diperbaiki oleh pihak berwenang, dalam hal ini Provinsi, maka uji coba kedua dan selanjutnya akan sia-sia. ”Berapa kali uji coba, kalau yang terlalu tadi tidak dibenahi, sama saja, sulit bersandar dan dermaga ini tidak akan beroperasi,” tegasnya berapi-api.

Selanjutnya, dari rapat tersebut, akan kembali dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis, dan rapat kecil yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Klungkung berkoordasi dengan Provinsi maupun pusat untuk menuntaskan pengerjaan Dermaga Gunaksa itu.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.