Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Desa Kemenuh Gianyar Melirik Peluang Usaha VCO di Tengah Pandemi Covid-19

Bali Tribune / VCO - Program Kemitraan Masyarakat (PKM) IPB Internasional dalam membentuk usaha Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Kemenuh Sukawati, Gianyar, Jumat (15/10).

balitribune.co.id | GianyarBerangkat dari ketersediaan bahan baku buah kelapa yang berlimpah rupanya menjadi potensi besar yang bisa dikembangkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Potensi inilah yang kemudian dilirik masyarakat Desa Kemenuh Sukawati, Gianyar, untuk mengolahnya menjadi Virgin Coconut Oil (VCO). “Potensi besar yang ada di Desa Kemenuh belum digarap secara optimal,” ucap Dr. Ni Komang Nariani, SE., MM., didampingi Dr. Putu Sabda Jayendra, S.Pd.H.,M.Pd.H., Firlie Lanovia Amir, SE.,M.Par NIDN., dan Dr. Gusti Ngurah Yoga Semadi.,S.Ag.,M.Si., dari Institut Pariwisata dan Bisnis (IPB) Internasional, disela kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dalam membentuk usaha Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Kemenuh Sukawati, Gianyar, Jumat (15/10).

Diungkapkan, selama ini produk VCO yang ada di Desa Kemenuh justru dibeli dari Kabupaten lain seperti Tabanan, padahal produk minyak kelapa murni atau VCO  sangat digemari oleh wisatawan asing. "Gianyar, terutama Desa Kemenuh ini kan Desa wisata, dan produk VCO sangat diminati wisatawan untuk suvenir. Berangkat dari situ, kami dari IPB Internasional menyelenggarakan program kemitraan masyarakat agar VCO bisa diproduksi secara mandiri," tuturnya. Dalam program kemitraan itu pihaknya menggandeng pengelola wisata Taman Kupu-Kupu dan Taman Anggrek Ida Bagus Witara, imbuhnya.

Tempat wisata dan usaha kerajinan sangat tergantung dari kunjungan wisatawan. Ni Komang Nariani mengatakan, pemahaman warga masyarakat terhadap potensi alam yang dimiliki dalam memanfaatkan hasil perkebunan masih rendah.

Terkait hal tersebut, diharapkan pengabdian IPB Internasional yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Nariani juga mengungkapkan, fenomena yang terjadi setelah dilakukan observasi awal ke Desa Kemenuh menunjukkan bahwa, dengan ditutupnya tempat usaha yang berkutat di sektor pariwisata, banyak warga masyarakat kehilangan pekerjaan secara otomatis mengurangi pendapatan yang diperoleh sebelum terjadinya pandemi Covid-19. "Daya jual dan daya beli masyarakat menjadi rendah karena yang menjadi prioritas adalah biaya hidup sehari-hari dan kesehatan," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pelatihan yang dilakukan, akan terbentuk industri-industri kecil yang memproduksi VCO untuk mendukung pariwisata jika kelak kembali menggeliat.

Sementara, Ida Bagus Witara sebagai ketua Ketua Badan Usaha Desa Adat Kemenuh mengatakan, pelatihan yang menggandeng IPB Internasional itu sebagai upaya mencari terobosan baru alternatif usaha. Sehingga masyarakat Kemenuh yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pariwisata, memiliki usaha baru yang dapat menopang ekonomi mereka. Salah satu inovasi itu dengan memanfaatkan potensi alam Desa Kemenuh yang kaya buah kelapa. Selama ini menurut pandangannya pemanfaatan buah kelapa hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. "Secara ekonomis belum dimanfaatkan secara baik, padahal kita disini kaya dengan produk pertanian buah kelapa. Saya punya ide bagaimana memanfaatkan buah kelapa untuk memberi nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat," jelas Witara.

Dengan pelatihan yang dilakukan Witara berkomitmen untuk tetap menjalankan usaha VCO di Desa Kemenuh. Sekalipun, nantinya pariwisata Bali kembali pulih. Ia melihat, produk riil juga memiliki daya penetrasi untuk mendukung pariwisata. "Ini juga bisa kita jual ke tamu asing dan bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat lokal. Sehingga VCO ini tidak harus tergantung kepada pariwisata," kata Ida Bagus Witara.

wartawan
ARW
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.