Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan akan Pelajari Kajian Penyesuaian Tarif PDAM

PDAM
METER AIR - Kondisi meter air PDAM Gianyar

BALI TRIBUNE - Penyesuasian tarif yang direncanakan oleh PDAM Gianyar, rupanya mendapat respon dari DPRD Gianyar. Dewan memastikan akan mendalami hasil kajian yang akan diajukan oleh PDAM. Terlebih, tarif PDAM yang diberlakukan sekarang, sejak tahun 2009 tidak pernah berubah dengan sejumlah pertimbangan politis.

Ketua Komisi III DPRD Gianyar, Nyoman Artawa Putra, Minggu (2/6), mengungkapkan, penyesuaian tarif PDAM Gianyar pada intinya harus tetap melihat kondisi dan situasi. Namun, diakui jika dari  kenyataannya penyesuaian tarif PDAM terakhir dilakukan tahun 2009 silam. Sesuai dengan peraturan menteri, memang sudah layak untuk dilakukan penyesuaian tarif. “Dari segi regulasinya, jangka waktu itu memang sudah layak untuk dilakukan penyesuaian tarif,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu hasil kajian yang akan disampaikan nanti. Dari kajian itupula akan digodok menyesuaikan kondisi di masyarakat juga. “ Kita masih menunggu, toh kami  belum menerima penyampaian resmi dari PDAM.

Dirut PDAM Gianyar, Made Sastra Kencana sebelumnya mengungkapkan, tarif PDAM Gianyar saat ini sudah sejak tahun 2009 lalu belum pernah naik. Untuk itu, pihaknya merencanakan pengajuan kenaikan tarif untuk mengimbangi trend pendapatan yang kurang optimal. Terlebih, untuk melakukan pengembangan di kawasan pootensial terutama di saluran jalan nasional, PDAM tidak diberikan ijin untuk meakukan pembongkaran jalan oleh Balai Jalan Nasional.

Lanjutnya, dengan tidak adanya izin dari Balai Jalan nasional secara otomatis berdampak kepada peningkatan pendapatan pada zona-zona tertentu. Pun demikian, PDAM tidak bisa mendistribusikan air secara maksimal. Padahal, di sepanjang jalur itu merupakan jalur potensial untuk pengembangan PDAM. "Kami sudah melakukan kajian struktur tarif khususnya di kelompok rumah tangga yang dulunya satu golongan menjadi empat golongan," tegasnya.

Disebutkan juga, upaya ini dilakukan mengingat PDAM Gianyar belum mendapatkan ijin dar Pemkab, baik eksekutif maupun legislatif untuk penyesuaian tarif. Dikatakan, kenaikan tarif PDAM terakhir terjadi tahun 2009 silam atau sudah sejak 8 tahun silam. Kajian tarif ini untuk memastikan tarif air PDAM yang awalnya Rp 1700, di tahun 2009  bisa menanggng beban operasi yang sangat tinggi. Sedangkan harga pokok produksi sekitar Rp 2900.

wartawan
redaksi
Category

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.