BALI TRIBUNE - Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles SE mendesak agar bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahnnya baik Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian yang tidak mampu melaksankan tugas dengan baik. Ia bahkan meminta agar pejabat loyo lebih tepat dinonjobkan. “Pejabata yang tidak bisa menjabarkan dan melaksanakan tugas dengan baik lebih bagus dinon jobkan,” ujar Komang Carles, Minggu (22/4).
Komang Carles mengatakan, bersamaan dengan pengisian jabatan yang banyak lowong di lingkungan Pemkab Bangli, Bupati bisa langsung melakukan evaluasi kinerja kepala dinas. Bagi Kepala Dinas yang tidak serius bekerja bisa digeser, digantikan dengan pejabat baru yang memiliki kemampuan dan komitment untuk melaksanakan program pemerintah. “Tentu untuk pengisian menjadi kewenangan Bupati dan tim, namun kami minta penempatan disesuaikan dengan disiplin ilmu, agar nantinya pebata yang ditempatkan tidak lagi meraba – raba apa yang harus dikerjakan,” ungkap Komang Carles.
Di mata politisi dari Partai Demokrat ini, ada beberapa kepala dinas yang layak dilakukan evaluasi terkait kinerjanya, seperti Kapala Dinas Peindustrian dan Perdagangan Bangli, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bangli, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Direktur RSU Bangli, Inspektorat Bangli. Khusus untuk RSU Bangli, pihaknya mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan.
Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bangli, kata Komang Carles telah melakukan kesalahan masalah pengganggaran dana sertifikasi guru, hingga sertifikasi guru untuk tri wulan empat belum terbayarkan hingga saat ini. “Ini kan sifatnya rutin, kenapa bisa sampai tidak teranggarkan,” jelasnya.
Harap Komang Carles apa yang disampaikan agar nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Bupati Bangli I Made Gianyar dalam mengambil kebijakan. “Sebagai bahan masukan Bupati, sehingga apa yang menjadi program atau visi dan misi dari Bupati dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan ada tiga jabatan kepala dinas dikosongkan dengan pertimbangan penyegaran. Sebab ada beberapa kepala dinas sudah menjabat terlalu lama. Alasan lainnya, kinerja kepala dinas masih kurang sehingga perlu dilakukan mutasi. “Kami menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kinerja kepala dinas. Tentu itu menjadi masukan serta pertimbangan bagi kami,” ujarnya.
