Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Sayangkan Pemotongan TPP untuk Covid-19

Bali Tribune/ I Ketut Swastika
Balitribune.co.id | Bangli - Kalangan DPRD Bangli menyayangkan kebijakan bupati  yang merefocusing anggaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk penanganan Covid-19. Padahal menurut kacamata dewan banyak kegiatan yang masih bisa di-refocusing selain TPP. 
 
Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Bangli, I Ketut Swastika, Selasa (4/5). Menurut anggota Fraksi PDIP ini, untuk refocusing anggaran untuk Covid-19 kewenangan sepenuhnya ada ditangan bupati. Namun demikian kebijakan  bupati  merefocusing anggran untuk TPP sangat disayangkan. Pihaknya menilai pemotongan TPP tidak tepat dilakukan dalam kondisi saat ini. “TPP bersentuhan dengan masalah perut, bahkan tidak dipungkiri banyak ASN untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dari TPP karena gaji mereka sudah diambil diawal,” jelas  Ketut Swastika.  
 
Menurut Ketut Swastika masih banyak kegiatan yang bisa direfocusing diluar  anggaran untuk TPP  semisal pos anggaran untuk Gerbang Gita Santi (GGS). Sebutnya GGS tidak mungkin bisa dilakukan ditengah pademi Covid-19. Ketut Swastika mencontohkan program GGS bisa untuk pembiayaan pelaksanaan upacara. Namun demikian, kegiatan upacara yang tidak mungkin bisa dilaksanakan karena adanya pembatasan dan  penerapan sosial distancing untuk menekan penyebaran Covid-19. “Begitupula untuk kegiatan fisik tentu tidak bisa berjalan  dalam kondisi saat ini,” ungkap Ketut Swastika sembari menambahkan untuk  pos anggaran GGS sebesar Rp 22 Miliar.
 
TPP baru bisa dikurangi jika kondisi darurat  yakni jika untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa sudah habis tersedot untuk penanganan Covid-19. “Pemotongan TPP adalah alternative terakhir, masih banyak kegiatan diluar TPP yang tepat direfocusing,” tegas politii asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini.
 
Ketut Swastika mengaku tidak mendapatkan data yang jelas terkait refocusing anggaran, begitu pula realisasinya. Dari data yang Ia peroleh tidak termuat secara detail anggaran yang direlokasi dan penjabaran setelah dilakukan refocusing. “Kami akan kejar ini, direncanakan akan dilakukan pertemuan dengan bapak bupati yang juga ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Bangli,” tegasnya.
wartawan
Agung Samudra
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.