Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Sorot Penurunan Pendapatan BLUD Yang Signifikan

Bali Tribune/RAPAT - Paripurna DPRD Bangli terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2022, di kantor DPRD Bangli, Selasa (23/8/2022).


balitribune.co.id | Bangli - Fraksi Demokrat DPRD Bangli lewat pembicaranya, IMade Sudiasa SE, mempertanyakan sebab penurunan  PAD yang cukup tajam pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut disampikan dalam rapat paripurna dengan angenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022, Selasa (23/8/2022).
 
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles dan Nyoman Budiada dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar. Fraksi Demokrat mengapreasi kepada pemerintah daerah khususnya OPD  yang telah mampu meningkatkan PAD secara optimal di tengah pandemi. Pihaknya juga menyorot turunnya PAD yang cukup tajam yakni Rp 22 miliar pada BLUD. "Kami ingin penjelasan apa penyebab dan kendala sehingga terjadi penurunan tersebut,” kata Made Sudiasa.
 
Fraksi Demokrat berharap kepada eksekutif agar tetap menganggarkan dan menambah biaya upacara bakti atau banten upasaksi untuk kegiatan atau upacara pitra yadnya, bila mana masih dianggap kurang. “Fraksi Demokrat sangat berharap dan mendorong Eksekutif dengan jajaran nya terus dan selalu membuat program program yang inovatif dan kreatif bersama sama dengan berbagai komponen masyarakat Bangli, demi kemajuan Kabupaten Bangli,” sambung.
 
Fraksi Partai Golkar lewat pembicaranya  I Nyoman Kartika juga mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa perlu adanya penggalian potensi baru sebagai sumber pendapatan  Kabupaten Bangli.  “Guna memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah eksekutif bisa menggali potensi yang ada untuk menambah pundi-pundi PAD,” sebut Nyoman Kartika.
 
Terkait pentanyaan dewan, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi,  Menurut eksekutif  penurunan target pendapatan BLUD disebabkan karena adanya Klaim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Awalnya ditargetkan pada Tahun Anggaran 2022 ternyata telah terealisasi pada bulan Desember Tahun Anggaran 2021. Diakui, terdapat peningkatan target Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 
Kemudian untuk alokasi anggaran Banten Upasaksi untuk kegiatan Pitra Yadnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangli tetap menjadi salah satu prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli.
 
Wabup Wayan Diar menegaskan jika Pemerintah Daerah tetap berusaha untuk membuat terobosan dalam bentuk program kegiatan yang inovatif dan kreatif. "Tentunya harus didukung oleh kerjasama dan kerja keras kita bersama dan seluruh komponen Krama Bangli dalam rangka mewujudkan Bangli Era Baru," ungkapnya.
 
Berikutnya, menanggapi pemandangan Umum Fraksi Golkar, Wabup Wayan Diar mengatakan terkait dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena adanya penyesuaian target pendapatan BLUD. Sedangkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dirancang mengalami peningkatan. "Kami sependapatan bahwa kedepannya perlu dilakukan Ekstentifikasi dan Instentifikasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Bangli. Hal ini diperlukan sinergi dan kerja keras kita bersama sehingga potensi tersebut dapat kita kelola secara maksimal," jelasnya. 
wartawan
SAM
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.