balitribune.co.id | Bangli - Empat Fraksi di DPRD Bangli menyampaikan pandangan umum bersama dalam sidang paripurna DPRD Bangli terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Bangli.
Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti kian meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten Bangli sejak tiga tahun terakhir. Fraksi yang diketuai oleh I Made Sudiasa saat sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menegaskan berdasarkan Keuangan Daerah Tahun 2022, kemiskinan di Kabupaten Bangli pada tiga tahun terakhir terus meningkat, dari 5,09 % naik menjadi 5,28 %, naik 0,19 %.
"Ini merupakan angka dampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya pada tahun anggaran berikutnya agar hal ini dapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan memprioritaskan penganggaran pada sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan serta padat karya," tegasnya belum lama ini.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, untuk menjadi perhatian yang sangat serius, kualitas tenaga pelayanan kesehatan masyarakat dan strategi persuasif manajemen pelayanan yang ada di banjar dan desa-desa sebagai tenaga pelayan kesehatan masyarakat merupakan garda terdepan, sangat dominan menjadi penentu tingkat kesehatan dan kemiskinan masyrakat.
"Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bangli agar menggunakan dan memanfaatkan sisa anggaran dengan skala-skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangli," tandasnya.
Pihaknya juga menyarankan Eksekutif agar mengefektifkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung sehinnga ditahun berikutnya bisa menekan temuan-temuan dari BPK.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam jawaban eksekutif atas pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Bangli menyatakan, pihaknya telah berproses untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK dan untuk kedepannya akan berusaha agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali. Terkait prioritas penganggaran pada sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan serta padat karya dapat dijelaskan bahwa jumlah KK miskin berdasarkan data DTKS tahun 2023 yaitu 13.768 KK atau 93.309 jiwa.
"Upaya penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli dilaksanakan melaui program-program baik yang bersumber dari APBD maupun dari pemerintah pusat antara lain, bantuan sosial sembako dengan sasaran 13.678 KK, bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 9.260 KPM; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial sebanyak 59 orang," bebernya.
Sementara mengenai peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah khususnya bagi OPD Dinas Kesehatan akan melaksanakan Strategi Penguatan Kualitas Tenaga Kesehatan di Pustu2 selaku Jaringan Puskesmas dengan mengadakan Workhsop-workhsop dan Pelatihan-Pelatihan yang bekerjasama dengan Bapelkes Provinsi saat ini sudah mendapatkan pembiayaan melalui DAK Non Fisik, termasuk juga pelatihan-Pelatihan terhadap kader-kader yang ada di Desa.
"Peningkatan Pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui kegiatan yang dapat difasilitasi langsung oleh Puskesmas/Pustu seperti kegiatan Posyandu, Posbindu PTM, Posyandu Remaja Mengedepankan Integrasi Pelayanan Primer dengan memperkuat peran Pustu sebagai Jaringan Puskesmas untuk mendukung tranformasi pelayanan kesehatan, dengan menyediakan tenaga kesehatan memenuhi standar, sarana dan prasarana Pustu yg memenuhi standar," jelasnya.
Lebih lanjut, menyikapi pemanfaatan sisa anggaran silpa tahun 2022 pada perubahan APBS 2023 akan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan prioritas sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangli salah satunya adalah pemenuhan tambahan alokasi terkait dengan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, penganggaran silpa DAK Fisik, BLUD dan BOS.
