balitribune.co.id | Bangli - Komisi III DPRD Bangli melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, salah satunya dengan Dinas Perhubungan Bangli, Kamis (20/7). Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bangli I Made Natis tersebut, menyoroti rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari retrbusi parkir dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
Anggota komisi III DPRD Bangli I Nengah Darsana mengatakan sejatinya potensi parkir masih banyak, namun potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh Dishub. Politisi dari Golkar ini juga menyinggung di beberapa tempat selama ini ada pungutan parkirnya, yang 'tidak. ”Jika pungutannya tidak jelas itu namanya pungli dan ini yang kami khawatirkan,” sebut Nengah Drasana
Selain masalah parkir, Nengah Darsana juga mempertanyakan rendahnya realisasi pendapatan daerah dari retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Dari target yang dicanangkan Rp 500 juta per tahun, hingga triwulan kedua baru terealiasai Rp 145 juta.
Menurut dewan dua kali periode ini sejatinya dalam menentukan besaran target yang dipasang sudah berdasrkan hasil perhitungan yang valid yakni mengacu jumlah kendarawan wajib KIR di Bangli. Atas rendahnya realiasai target, kata Darsana bisa dibilang Dinas kurang greget atau kurang inovasi. Untuk mendongkrak pendapatan retribusi PKB, Dinas seharusnya melakukan pendekatan preventif yakni mendatangi pemilik kendaraan wajib KIR langsung ke rumah-rumah. Selain itu langkah yang bisa ditempuh sebagai bentuk shok terapy yakni dengan gencar melakukan razia kendaraan dengan menggandeng pihak kepolisian. “Kami melihat dIshub masih jalan ditempat dan belum ada gerakan sehingga belum bisa merealiasaisikan konsep Bangli Jengah dan Melompat,” ungkap Nengah Drasana.
Kepala Dishub Bangli I Wayan Suastika tidak memungkiri rendahnya capaian retribusi di instansinya. Seperti retribusi parkir. Suastika mencontohkan di Pasar Kintamani yang mana masih dalam proses rehabilitasi. Sehingga pihaknya belum bisa maksimal memungut parkir. "Begitupun sektor retribusi PKB. Itu memang rendah karena sudah satu semester, paling tidak sudah Rp 250 juta terealiasasi,” sebutnya.
Suastika mengatakan, uji kir wajib dilaksanakan dua kali dalam setahun. Rendahnya capaian retribusi PKB, menurut dia, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan uji KIR. Pihaknya sudah berupaya mengingatkan pemilik kendaraan angkutan penumpang maupun barang agar melakukan uji kir.
Sedangkan terkait razia kendaraan sesuai saran dewan, pejabat asal Desa Bangbang ini perlu melakukan koordinasi lebih lanjut. Sebab berkenaan dengan razia, pihaknya perlu menggandeng kepolisian karena Dishub tidak memiliki kewenangan. "Kami memang punya rencana lakukan razia kendaraan dengan menggandeng kepolisian, untuk mengecek kendaraan-kendaraan yang memang wajib kir. Mengenai hal ini segera kami koordinasikan," tegasnya.
