Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Terima Dokumen RAPBD Badung Tahun 2019, Sekda Badung : APBD Badung Dirancang Rp 10,4 Triliun

Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata dan anggota dewan I Wayan Regep menerima dokumen RAPBD Badung tahun 2019 dari TAPD Badung yang dipimpin Sekda Adi Arnawa di gedung dewan, Selasa (28/8).

BALI TRIBUNE - Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menerima Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, Selasa (28/8) kemarin. Dokumen diserahkan langsung Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Wayan Adi Arnawa di ruang Ketua DPRD Badung. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata, Anggota Komisi I, Wayan Regep, serta Sekwan Badung, Nyoman Predangga. Ketua TAPD yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, APBD tahun 2019 dirancang sebesar Rp 10,4 triliun lebih. Anggaran belanja publik 81,9 persen dan belanja aparatur 18,2 persen. Sedangan PAD ditarget sebesar Rp 9 triliun. Adi Arnawa mengatakan, belanja publik sebesar 81,9 persen menunjukkan bahwa eksekutif dengan legislatif Badung pro rakyat. “Angka ini dapat menjadi stimulus terhadap program-program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Badung. Belanja publik yang hampir 82 persen itu lebih banyak ke peningkatan infrastruktur, seperti renovasi Gor Mengwi, jalan lingkar selatan,” jelasnya. Adi Arnawa mengaku optimis angka tersebut dapat tercapai melalui kerja keras semua pihak baik eksekutif maupun legislatif. Kedepan katanya, akan ada sinergitas antara pemerintah dengan legislatif ke lapangan untuk menggali-menggali potensi yang ada. “Sinergitas legislatif dan eksekutif selama ini kan sangat bagus dalam mendukung program-program Bapak Bupati. Akan kita maksimalkan baik dari sektor pajak, retribusi dan yang masih nunggak-nunggak,” katanya.  Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan, sesuai dengan peraturan yang ada, pihaknya telah menerima RAPBD 2019 yang akan dibahas dengan badan anggaran paling lama 60 hari. Postur RAPB 2019 kata Parwata menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sangat memprioritaskan kebutuhan masyarakat. "Namun, dalam pembahasan anggaran akan kami bahas kembali. Apakah lonjakan ini signifikan dengan kebutuhan rakyat atau sudah sesuai dengan program yang dicanangkan dalam RPJMD Semesta Berencana. Kami akan evaluasi kembali," pungkasnya. Dirinya berharap, lonjakan APBD 2019 dapat memberikan stimulus kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat terwujud. "Apa yang kita tetapkan nanti, kami harapkan bisa memberi harapan yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan tercapai," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini.

wartawan
I Made Darna
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.