Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Terima Dokumen RAPBD Badung Tahun 2019, Sekda Badung : APBD Badung Dirancang Rp 10,4 Triliun

Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata dan anggota dewan I Wayan Regep menerima dokumen RAPBD Badung tahun 2019 dari TAPD Badung yang dipimpin Sekda Adi Arnawa di gedung dewan, Selasa (28/8).

BALI TRIBUNE - Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menerima Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, Selasa (28/8) kemarin. Dokumen diserahkan langsung Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Wayan Adi Arnawa di ruang Ketua DPRD Badung. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata, Anggota Komisi I, Wayan Regep, serta Sekwan Badung, Nyoman Predangga. Ketua TAPD yang juga Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, APBD tahun 2019 dirancang sebesar Rp 10,4 triliun lebih. Anggaran belanja publik 81,9 persen dan belanja aparatur 18,2 persen. Sedangan PAD ditarget sebesar Rp 9 triliun. Adi Arnawa mengatakan, belanja publik sebesar 81,9 persen menunjukkan bahwa eksekutif dengan legislatif Badung pro rakyat. “Angka ini dapat menjadi stimulus terhadap program-program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Badung. Belanja publik yang hampir 82 persen itu lebih banyak ke peningkatan infrastruktur, seperti renovasi Gor Mengwi, jalan lingkar selatan,” jelasnya. Adi Arnawa mengaku optimis angka tersebut dapat tercapai melalui kerja keras semua pihak baik eksekutif maupun legislatif. Kedepan katanya, akan ada sinergitas antara pemerintah dengan legislatif ke lapangan untuk menggali-menggali potensi yang ada. “Sinergitas legislatif dan eksekutif selama ini kan sangat bagus dalam mendukung program-program Bapak Bupati. Akan kita maksimalkan baik dari sektor pajak, retribusi dan yang masih nunggak-nunggak,” katanya.  Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan, sesuai dengan peraturan yang ada, pihaknya telah menerima RAPBD 2019 yang akan dibahas dengan badan anggaran paling lama 60 hari. Postur RAPB 2019 kata Parwata menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sangat memprioritaskan kebutuhan masyarakat. "Namun, dalam pembahasan anggaran akan kami bahas kembali. Apakah lonjakan ini signifikan dengan kebutuhan rakyat atau sudah sesuai dengan program yang dicanangkan dalam RPJMD Semesta Berencana. Kami akan evaluasi kembali," pungkasnya. Dirinya berharap, lonjakan APBD 2019 dapat memberikan stimulus kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat terwujud. "Apa yang kita tetapkan nanti, kami harapkan bisa memberi harapan yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan tercapai," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini.

wartawan
I Made Darna
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.