Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Di Masa Pandemi ODHA Enggan Akses Pelayanan Kesehatan

Bali Tribune / KJPA - Saat pertemuan penguatan Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) di Kantor Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Selama pandemi Covid-19, para pejuang HIV-AIDS (ODHA) di Bali enggan mengambil obat yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Pasalnya ODHA ini khawatir tertular virus Corona (Covid-19), sehingga memilih tidak mendatangi pelayanan kesehatan untuk mengambil ARV atau obat bagi penderita HIV-AIDS. 

dr. Gde Agus Suryadinata dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar, Senin (21/6) mengimbau ODHA di Bali untuk tidak ragu datang ke layanan kesehatan, mengingat telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga akan terhindar dari paparan Covid-19. "Tantangan kami di masa pandemi ini bahwa ODHA yang ngambil obat ke layanan kesehatan menurun karena Covid-19, mereka takut terpapar virus yang baru muncul ini namun sudah ada vaksinnya," ucapnya.

Kata dr. Agus, di masa pandemi ini pihaknya beserta tim mengalami tantangan yang cukup berat dalam melakukan testing (tindakan melakukan tes HIV-AIDS) dan tracing (penelusuran) terhadap orang yang tertular virus yang muncul pada tahun 1980an itu. Kendati ditemukan selama puluhan tahun silam, hingga sekarang belum ada vaksin untuk mencegah penularannya. 

"Selama pandemi, dana untuk penanggulangan HIV-AIDS cukup berkurang karena pelayanan untuk ini gratis yang didukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jika dana ini berkurang atau diputus, apakah layanan tetap masih bisa berjalan, itu pertanyaannya," kata dr. Agus. 

Ia pun mengakui sejak pandemi pada awal 2020 lalu, stok ARV tidak stabil karena obat ini didatangkan dari luar negeri. Mengingat selama pandemi banyak negara yang mengunci perbatasannya sehingga  mempengaruhi pengiriman ARV ke Tanah Air. "Selain itu karena pandemi Covid-19 kami kesusahan mencari penderita yang belum menunjukkan gejala. Testing (HIV-AIDS) dari 2019 ke 2020 jauh turun sejak ada Covid-19," ungkapnya. 

Agus mengatakan, penularan virus ini di Bali dipengaruhi mobilitas manusia yang ditularkan melalui cairan tubuh. "HIV penyakit yang sangat sopan dalam artian tidak ditularkan semudah penyakit lainnya. HIV tidak bisa menular meskipun 10 orang berada di dalam satu ruangan. Karena penularannya lewat cairan tubuh yaitu darah, cairan mani atau vagina ketiga adalah asi," bebernya. 

Menurutnya, stigma HIV-AIDS di masyarakat yang membuat para ODHA malu ke pelayanan kesehatan. "Target dan program kita ke depan test and treat (perawatan). Setiap ada yang positif kita berikan pengobatan. Dengan mengomsumsi ARV secara disiplin jadinya virus dalam tubuh tidak terdeteksi dan tidak bisa menularkan ke orang lain," imbuh dr. Agus. 

Ia mendorong sebanyak mungkin orang yang ingin tahu setatusnya agar mau ke layanan kesehatan untuk memeriksakan diri tanpa dikenakan biaya (gratis). Saat ini di Bali terdapat 9.728 ODHA yang mengonsumsi obat. "Permasalahannya sekarang adalah bagaimana orang ini (ODHA) mau datang ke pelayanan untuk mengambil obat," ucapnya.

Pihaknya menjelaskan dari tahun 2000-2020 estimasi ODHA di Bali sebanyak 25.996 orang, sedangkan kasus yang ditemukan 24.456 orang. Dari jumlah tersebut 11 ribuan orang ODHA telah dirujuk kembali ke daerahnya di luar Bali untuk mengakses obat. 

wartawan
YUE
Category

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Petani Kelapa Sebesar Rp 70 Juta

balitribune.co.id | Amlapura - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Karangasem Amlapura dan Kepala Dinas Pertanian Karangasem memberikan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebesar 70 juta kepada ahli waris I Nengah Sumariana.

Baca Selengkapnya icon click

Kerjasama China Railway Bangun Infrastruktur di Nusa Penida

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria menerima audiensi China Railway terkait percepatan pembangunan infrastruktur Nusa Penida di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (29/9/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana dan OPD terkait lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Optimalkan Pendapatan Daerah, Wabup Karangasem Resmi Luncurkan Inovasi Gerbang Pajak

balitribune.co.id | Amlapura - Selain mengeluarkan kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi (denda) PBB P2, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui BPKAD juga meluncurkan inovasi Gerbang Pajak (Gerakan Bersama Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah).

Baca Selengkapnya icon click

Ketua Dewan Soroti MBG Belum Merata di Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli belum berjalan merata. Sejauh ini program preside Prabowo Subianto tersebut baru menyasar sekolah yang ada di tiga kecamatan (Tembuku, Bangli, Susut) Sementara untuk kecamatan Kintamani belum menerima manfaat program ini. Realita ini mendapat  perhatian dari Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.