Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dibangun Megah, Toko di Pasar Banyuasri Banyak Kosong

Bali Tribune / Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.
balitribune.co.id | SingarajaTidak seperti bangunannya yang terlihat megah, Pasar Banyuasri Singaraja ternyata tak banyak diminati masyarakat. Terbukti sejak dibuka pada 18 Maret 2021 hingga saat ini pasar yang dibangun dengan menelan anggaran puluhan miliar itu banyak unit pertokoan yang tutup. Ironisnya, pasar yang digadang-gadang oleh Bupati sebelumnya akan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru di daerah perkotaan Singaraja beberapa peralatan penunjang malfungsi seperti escalator yang mati sejak dua bulan lalu akibat rusak.
 
Untuk menarik minat pengunjung agar melirik pasar tersebut Pemkab Buleleng berencana menjadikan sebagian gedung yang kosong itu untuk mall pelayanan public (MPP). Rencana ini akan diintegrasikan dengan adanya UMKM-UMKM di sekitarnya.
Rencana untuk mengubah sebagian fungsi pasar menjadi mall pelayanan publik itu disampaikan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana Selasa (4/10). Menurutnya, pemikiran untuk memanfaatkan beberapa gedung kosong untuk MPP berangkat dari masih sepinya Pasar Banyuasri. Dengan adanya MPP ini, bisa mengundang orang berkunjung ke Pasar Banyuasri.  MPP yang ada di Pasar Banyuasri akan diintegrasikan dengan penyiapan untuk produk UMKM. Dengan begitu, benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi.
 
“Pemikirannya seperti itu untuk mengundang masyarakat lebih banyak lagi datang ke Pasar Banyuasri. Kita juga akan berkomunikasi dengan pengelola pasar untuk hal ini,” kata Lihadnyana.
 
Sejak awal Pemkab Buleleng berencana membangun gedung untuk digunakan sebagai MPP. Setelah melihat ruang-ruang gedung di Pasar Banyuasri banyak yang mubazir akan lebih bermanfaat digunakan untuk MPP. Pj Bupati Lihadnyana menyebut dengan adanya pelayanan satu pintu akan menarik masyarakat untuk datang. Di sekeliling MPP juga akan ada tempat untuk pemasaran produk-produk UMKM.“ Antara  MPP dan produk-produk UMKM  komplit menjadi satu kesatuan. Dan di bawahnya ada pasar tradisional. Pasti bermanfaat,” ucap Lihadnyana optimis.
 
Menurutnya, MPP merupakan tempat terpusat untuk pelayanan publik. Tidak lagi terpencar dan cukup di satu tempat. Dengan lokasi MPP terintegrasi dengan pasar yang menjual produk-produk UMKM, pengunjung akan secara langsung melihat-lihat lokasi sekitarnya.
 
“Akan tetapi, produk-produk UMKM belum terwadahi dengan baik,” papar pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
 
Namun demikian, menurut Pj Bupati Buleleng, terlebih dahulu akan mengecek status dari lapak-lapak pedagang sebelumnya. Ada hak sewa dan juga perjanjian di dalamnya.
 
“Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut dan sesegera  mungkin akan ada pembahasan dan seluruh pihak duduk bersama untuk membahas pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai MPP. Termasuk instansi yang akan memberikan pelayanan publik.Saya inginnya lebih cepat lebih baik,” tandas Lihadnyana. 
wartawan
CHA
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.