Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dibangun Megah, Toko di Pasar Banyuasri Banyak Kosong

Bali Tribune / Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.
balitribune.co.id | SingarajaTidak seperti bangunannya yang terlihat megah, Pasar Banyuasri Singaraja ternyata tak banyak diminati masyarakat. Terbukti sejak dibuka pada 18 Maret 2021 hingga saat ini pasar yang dibangun dengan menelan anggaran puluhan miliar itu banyak unit pertokoan yang tutup. Ironisnya, pasar yang digadang-gadang oleh Bupati sebelumnya akan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru di daerah perkotaan Singaraja beberapa peralatan penunjang malfungsi seperti escalator yang mati sejak dua bulan lalu akibat rusak.
 
Untuk menarik minat pengunjung agar melirik pasar tersebut Pemkab Buleleng berencana menjadikan sebagian gedung yang kosong itu untuk mall pelayanan public (MPP). Rencana ini akan diintegrasikan dengan adanya UMKM-UMKM di sekitarnya.
Rencana untuk mengubah sebagian fungsi pasar menjadi mall pelayanan publik itu disampaikan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana Selasa (4/10). Menurutnya, pemikiran untuk memanfaatkan beberapa gedung kosong untuk MPP berangkat dari masih sepinya Pasar Banyuasri. Dengan adanya MPP ini, bisa mengundang orang berkunjung ke Pasar Banyuasri.  MPP yang ada di Pasar Banyuasri akan diintegrasikan dengan penyiapan untuk produk UMKM. Dengan begitu, benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi.
 
“Pemikirannya seperti itu untuk mengundang masyarakat lebih banyak lagi datang ke Pasar Banyuasri. Kita juga akan berkomunikasi dengan pengelola pasar untuk hal ini,” kata Lihadnyana.
 
Sejak awal Pemkab Buleleng berencana membangun gedung untuk digunakan sebagai MPP. Setelah melihat ruang-ruang gedung di Pasar Banyuasri banyak yang mubazir akan lebih bermanfaat digunakan untuk MPP. Pj Bupati Lihadnyana menyebut dengan adanya pelayanan satu pintu akan menarik masyarakat untuk datang. Di sekeliling MPP juga akan ada tempat untuk pemasaran produk-produk UMKM.“ Antara  MPP dan produk-produk UMKM  komplit menjadi satu kesatuan. Dan di bawahnya ada pasar tradisional. Pasti bermanfaat,” ucap Lihadnyana optimis.
 
Menurutnya, MPP merupakan tempat terpusat untuk pelayanan publik. Tidak lagi terpencar dan cukup di satu tempat. Dengan lokasi MPP terintegrasi dengan pasar yang menjual produk-produk UMKM, pengunjung akan secara langsung melihat-lihat lokasi sekitarnya.
 
“Akan tetapi, produk-produk UMKM belum terwadahi dengan baik,” papar pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
 
Namun demikian, menurut Pj Bupati Buleleng, terlebih dahulu akan mengecek status dari lapak-lapak pedagang sebelumnya. Ada hak sewa dan juga perjanjian di dalamnya.
 
“Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut dan sesegera  mungkin akan ada pembahasan dan seluruh pihak duduk bersama untuk membahas pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai MPP. Termasuk instansi yang akan memberikan pelayanan publik.Saya inginnya lebih cepat lebih baik,” tandas Lihadnyana. 
wartawan
CHA
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.