Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diberhentikan Sepihak Karyawan DAMRI Ancam Mogok Kerja

Bali Tribune/ Pramudi saat melakukan pertemuan dengan pengurus Damri Denpasar yang difasilitasi Dinas Perhubungan Bangli, bertempat di Terminal Lokasi Crama Bangli, Senin (3/1).



balitribune.co.id | Bangli - Belasan pegawai Damri yang meliputi pramudi atau supir bus dan pramujasa yang bertugas di wilayah Bangli diberhentikan sepihak. Pegawai tersebut mempertanyakan alasan pemberhentian tersebut. Sebagai bentuk solidaritas para pegawai Damri lainya mengancam akan melakukan mogok kerja.
 
Menyikapi langkah yang diambil manajemen DAMRI, para karwawan yang diberhentikan melakukan  pertemuan dengan pihak Damri Denpasar yang difasilitasi Dinas Perhubungan Bangli dan Forum Perbekel kabupaten Bangli.  di ruang pertemuan Terminal Loka Crana Bangli, Senin (3/1).

Pertemuan difasilitasi  Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Ketut Riang, nampak hadir Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli, I Made Diksa serta perwakilan Perbekel yang wilayah dilayani Damri.

Salah seorang pegawai diberhentikan, Komang Merta mengatakan para pramudi/pramujasa bekerja berdasarkan kontrak yang merupakan kemitraan dengan Damri. Kemudian pada akhir tahun 2021 kontrak dihentikan atau tidak diperpanjang.
Hal tersebut memicu keresahan dan kegalauan karyawan.  Pihaknya mengaku tidak tahu apa yang jadi perteimbangan sehingga diberhentikan bekerja. Padahal pihaknya selama empat tahun bekerja tidak merasa melakukan kesalahan.

"Kami juga tidak pernah mendapat surat peringatan. Kami sudah mengabdikan diri untuk layanan transportasi masyarakat," ungkapnya.

Bahkan dirinya sudah digantikan orang-orang baru. Komang Merta selama ini melayani trayek Tejakula-Bangli. Pihaknya meminta kejelasan dan transparansi. Terungkap pula pegawai Damri lkini  statusnya dialihkan sebagai  tenaga outsourcing

Karyawan sebelumnya diminta untuk menyetorkan lamaran di salah satu perusahaan untuk menjadi tenaga outsourcing. Dari puluhan pegawai ada 13 orang yang justru diberhentikan.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli, I Made Diksa menyampaikan jika pihaknya didatangi pegawai Damri tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi terkait pemutusan kontrak kerja. Mereka diberhentikan tanpa ada pemberitahuan dan tidak adanya alasan yang menjadi dasar pemberhentian.

Made Diksa menilai jika ini tidak disikapi tidak menutup kemungkinan pegawai lokal akan terancam juga. "Sementara baru 13 orang yang diberhentikan, kalau tidak mengambil sikap bisa saja yang lain tereliminasi “ tegasnya.

Pegawai yang diberhentikan sudah digantikan oleh orang dari luar Bangli bahkan luar Bali. Menurut Made Diksa, sebagai bentuk solidaritas terhadap mereka yang diberhentikan pegawai lainya akan melakukan mogok kerja. Layanan Damri sendiri melayani 6 trayek di wilayah Bangli. Rencana pegawai akan mogok kerja mulai Selasa (4/1) hingga ada keputusan dari Damri Denpasar maupun pusat.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Ketut Riang mengatakan dalam persoalan ini Dinas Perhubungan sebatas memfasilitasi. Masukan atau aspirasi pramudi/pramujasa akan disampaikan kepihak Damri. Diharapkan layanan Damri tetap mempekerjakan masyarakat lokal.

Kata Riang  pegawai ini sudah cukup lama mengabdi dan menguasi medan. "Pramudi/pramujasa bisa dipertahankan. Berbeda halnya kalau mereka melakukan kesalahan fatal tentu dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanan juga ada prosesnya mulai dari peringatan pertama, kedua," tegasnya.

Disisi lain  Manajer Usaha Damri Denpasar, Tri Mulyo Yuniawan mengatakan hasil pertemuan kali ini akan disampaikan kepada atasanya. Aspirasi yang didapati tentu akan diteruskan yang mana pegawai ini agar bisa bekerja kembali.

"Mereka ada yang tidak dilanjutkan kontrak pernah 31 Desember kemarin. Kami akan meneruskan hal ini ke pimpinan. Kami disini tidak bisa memutuskan karena ranah di pimpinan," ujarnya.

Soal rencana mogok kerja, Tri Mulyo berharap layanan Damri tetap berjalan. Mengingat dampak yang ditimbulkan  dari mogok kerja sangat banyak terutama layanan ke masyarakat. "Kami harap layanan tetap jalan dan soal aspirasi nya juga tetap diproses," harapnya.

wartawan
SAM
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.