Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Korupsi, Mantan Kajari Buleleng Ditahan

Bali Tribune / Tersangka korupsi Mantan Kajari Buleleng Fahrur Rozi
balitribune.co.id | Singaraja - Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi membuat publik Buleleng terhenyak. Pasalnya kasus dugaan korupsi pengadaan buku perpustakaan desa dan sekolah itu selama ini sudah dianggap mengendap akibat ketiadaan kabar berita. Padahal sebelumnya, bau amis tercium menyengat atas dugaan adanya kongkalikong dalam kasus pengadaan buku perpustakaan desa di tahun 2018. Bahkan sempat menjadi perbincangan publik karena adanya dugaan tekanan dari oknum kejaksaan yang membuat para kepala desa/perbekel tidak berani untuk tidak setor dana pengadaan buku perpustakaan desa yang nilainya ratusan juta rupiah.
 
Sebelumnya Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Fahrur Rozi mantan Kajari Buleleng dan dan Suwono selaku Direktur Utama CV Aneka Ilmu. Dengan dalih pinjaman modal diduga merupakan modus untuk menutupi pemberian uang fee atas proyek pengadaan buku dari CV Aneka Ilmu kepada Tersangka Fahrur Rozi. Ia berperan menawarkan buku-buku yang diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu khususnya yang didanai dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada pihak Dinas Pemerintahan Daerah, pihak paguyuban desa, dan pihak-pihak terkait lainnya.
 
Fahrur Rozi sebelumnya pada 2018 menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Fahrur Rozi mengarahkan agar desa-desa di Kabupaten Buleleng membeli buku CV Aneka Ilmu dalam rangka melaksanakan proyek pengadaan buku perpustakaan desa di Kabupaten Buleleng, yang pada akhirnya CV Aneka Ilmu mendapatkan proyek pengadaan buku untuk perpustakaan desa di Kabupaten Buleleng.
 
Fahrur Rozi dijerat Pasal 12 B atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan total dugaan korupsi sebesar Rp 24,5 miliar. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 27 Juli 2023 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
 
‘Sang bulldozer’ julukan itu pernah disematkan kepada Fahrur Rozi karena tindak tanduknya selama menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng sangat berani melakukan tekanan kepada sejumlah pihak untuk menuruti keinginannya. Hal itu disampaikan Ketua Badan Eksektuf LMS Gema Nusantara Anthonius Sanjaya Kiabeni kepada awak media Kamis (3/8). Menurutnya, ia telah lama melaporkan Fahrur Rozi ke Kejaksaan Tinggi Bali atas banyak kasus yang salah satunya soal pengadaan buku perpustakaan di desa.
 
“Saat itu setiap kepala desa diminta menganggarkan Rp 150 juta untuk pengadaan buku perpustakaan desa.Hampir semua kepala desa mengikuti keinginan Fahrur Rozi itu karena takut,” terang Anton.
Menurutnya, ketakutan para kepala desa itu karena sebelumnya telah diancam akan dikasuskan jika tidak menyetor uang sebesar Rp 50 juta. Akibatnya para kepala desa tidak berkutik dan terpaksa menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan.
 
“Sebetulnya tidak hanya soal buku perpustakaan ada banyak kasus lain terutama menekan para kontraktor agar memenuhi keinginan dia (Fahrur Rozi, red),” imbuhnya.
 
Sementara terkait penetapan Farur Rozi menjadi tersangka, kata Anthon banyak pejabat Buleleng yang telah diperiksa oleh tim Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar. Diantaranya mantan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan Gede Suyasa yang saat itu menjabat Kadisdikpora Buleleng.
“Bahkan kepala-kepala desa juga diperiksa untuk dimintai keterangan atas sejumlah kasus yang melibatkan Fahrur Rozi. Hanya ada dua kepala desa yang menolak keinginan  Fahrur Rozi saat itu yakni Kepala Desa Baktiseraga dan Panji Anom,” ungkapnya.
Dengan penetapan Fahrur Rozi sebagai tersangka tersebut, kata Anthon akan memulihkan kepercayaan publik khususnya di Buleleng terhadap kinerja kejaksaan dibawah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang selama ini sempat diragukan.
 
“Tindakan tegas kepada jaksa-jaksa nakal oleh Jaksa Agung ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik yang selama ini meragukan kinerja Kejaksaan. Kita patut apresiasi ini,” tandas Anthon.
wartawan
CHA
Category

Tebing di Pinggir Jembatan Peken Belayu - Kukuh Longsor Lagi

balitribune.co.id I Tabanan - Tebing di pinggir jembatan Peken Belayu-Kukuh di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, longsor lagi pada Rabu (22/4/2026) sore. Tak hanya itu, material tebing yang longsor itu membuat gelombang air pada aliran Sungai Yeh Ge menerjang areal wantilan pura yang ada di seberangnya.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Gabungan Gelar Penertiban Identitas, Sasar 141 Duktang di Bajera

balitribune.co.id - Tabanan - Tim gabungan di Kecamatan Selemadeg melakukan penertiban identitas terhadap 141 penduduk pendatang (duktang) yang tinggal di lingkungan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Penertiban yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam itu menyasar belasan rumah kos, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Korsleting Listrik, Laundry Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Sebuah tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, dilalap si jago merah pada Selasa (22/4/2026) sekira pukul 08.30 Wita. Kuat dugaan kebakaran  dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel yang kemudian menyambar pakaian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.