Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Masalah Aset, SDN 1 Buduk Digembok

aset
DIGEMBOK - Pintu Gerbang SDN 1 Buduk digembok salah seorang oknum warga. Kasus ini diduga karena permasalahan aset.

BALI TRIBUNE - Diduga bermasalah soal kepemilikan aset,  pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 1 Buduk disegel oleh seorang warga,  Jumat (29/12).  Penyegelan ini langsung mendapat atensi pihak desa dan Muspika Kecamatan Mengwi.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan,  penyegelan sekolah yang terletak di Jalan Raya Buduk, Desa Buduk, Mengwi, tersebut sudah dilakukan sejak Kamis (28/12) lalu. Penyegelan dilakukan dengan mengikat pintu gerbang dengan rantai besi dan dikunci gembok. "Iya digembok sejak Kamis kemarin," ungkap seorang tokoh masyarakat Buduk yang enggan namanya dikorankan,  Jumat (29/12).

Menurut dia, peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi.  "Sudah tiga kali disegel,"  katanya. Pun demikian,  pria paruh baya ini tidak tahu persis masalah yang membelit sekolah ini sehingga berujung pada penyegelan.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan mediasi untuk mencari solusi agar sekolah tersebut tidak digembok meski saat ini masih libur sekolah.

Sementara  Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Kadisdikpora) Badung, I Ketut Widia Astika, yang dikonfirmasi membenarkan adanya penyegelan pintu gerbang SDN 1 Buduk tersebut.  Ia pun mengaku sudah melakukan pemanggilan kepada Kepala Sekolah dan UPT untuk meminta kejelasan kejadian tersebut.

“Kami sudah panggil kepala sekolahnya dan kepala UPT-nya untuk meminta kejelasan. Nah, sekarang (kemarin) sudah ditangani oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh desa untuk menindaklanjuti," katanya.

Widia Astika juga mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke polisi atas kesepakatan dari desa.  "Sudah dilaporkan.  Dan kami juga sedang mempelajari dokumen-dokumennya dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), " imbuh Widia Astika.

Menurutnya, sekolah itu dengan keputusan gubernur diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung pada 2006 silam. Sehingga, sejak saat diserahkan resmi menjadi aset dari Pemkab Badung. Jadi jika ada salah satu pihak yang menyatakan bahwa  sekolah itu  menjadi miliknya, dokumen sekolah tersebut harus ditelusuri lagi.  "Sambil proses jalan,  kami harap proses belajar mengajar tidak terganggu.  Karena kan Selasa depan siswa sudah sekolah,"  pungkasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.